Jokowi Dinilai Sudah Kehilangan Kontrol Kekuasaan
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi menilai, Presiden Joko Widodo sudah kehilangan kendali atas kekuasaan yang dimilikinya. Dia berpendapat bahwa para elite partai politik pendukung sang presiden lah yang kini memegang kendali kekuasaan
"Jadi Jokowi sekarang berkuasa tapi sudah gak bisa mengontrol kekuasaannya. Kontrol sekarang di tangan siapa? Bisa di Mega (Megawati Soekarnoputri), (Surya) Paloh. Tersangka utamanya PDIP dan NasDem," kata Hasan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/1).
Hal ini terlihat jelas dari penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Dikatakan Hasan, jika Jokowi tidak ditekan partai pendukung, dia pasti tidak akan buru-buru memilih seseorang yang diduga kuat bermasalah seperti Budi Gunawan jadi calon tunggal.
Hal seperti ini bisa terjadi, lanjut Hasan, akibat minimnya kekuatan politik riil yang dimiliki Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akhirnya harus bergantung kepada partai agar mendapat dukungan.
"Jokowi sebenarnya tidak biasa berbenturan dengan masyarakat. Tapi sekarang dia melakukan itu. Karena Jokowi gak berdaya, dia takut kehilangan support politik," jelasnya.
Namun Hasan yakin bahwa Jokowi sadar betul pengaruh buruk desakan partai terhadap pemerintahannya. Karena itu, Hasan tidak heran jika suatu saat Jokowi mengambil sikap tegas terhadap partai pendukung yang menggangu kerjanya.
"Dia (Jokowi) pasti ingin keluar dari posisi ini. Tapi melihat gaya Jokowi, caranya pasti lambat. Dia bisa ambil alih kendali, tapi pelan-pelan, tidak frontal," pungkas Hasan. (dil/jpnn)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Cyrus Network Hasan Nasbi menilai, Presiden Joko Widodo sudah kehilangan kendali atas kekuasaan yang dimilikinya. Dia
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Stasiun Kebasen Beroperasional Lagi untuk Angkutan Penumpang, Yanuar Arif: Alhamdulillah, Sejarah Terukir
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Nanga Badau Musnahkan Barang Hasil Penindakan Selama 2 Tahun
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- KPK Dalami Ekspor Batu Bara dari Pemeriksaan Dirjen Bea Cukai
- Wihadi Gerindra Sentil Dolfie PDIP: Dia Tak Jelaskan Detail Pasal 7 Ayat 4 UU HPP