Jokowi Dinilai Sukses Melemahkan KPK, Ahmad Sahroni Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menanggapi penilaian peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhan yang pemerintahan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah sukses mengebiri KPK.
Kurnia juga memandang kepemimpinan Presiden Ketujuh RI itu hanya mengutamakan investasi dan mengabaikan penegakkan hukum.
"Saya rasa enggak begitu, kata Ahmad Sahroni dalam keterangannya kepada jpnn.com, Jumat (23/10).
Legislator Partai Nasdem ini menganggap penilaian ICW tidak sepenuhnya benar, karena dari catatan yang diperoleh, KPK juga sangat aktif melakukan berbagai program pencegahan korupsi.
“Mungkin ICW hanya melihat kinerja KPK dari berapa banyak koruptor yang ditangkap. Padahal kan kita semua sepakat, yang harus digenjot oleh KPK adalah fungsi pencegahan. Bagaimana orang tidak bisa leluasa lagi melakukan korupsi,” tutur Sahroni.
Politikus asal Tanjung Priok ini menyebut bahwa saat ini KPK sudah punya Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang telah diaplikasikan oleh 54 kementerian/lembaga, 34 provinsi, dan 508 kabupaten/kota secara nasional.
Pencapaian dari program ini juga memperlihatkan dampak positif, yakni sebesar 58,52 persen ada dalam kategori baik.
“Dari sini saja kita bisa lihat bahwa KPK semakin ke sini semakin proaktif masuk ke banyak lini di pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk mengawasi dan memastikan sistem yang tak bercelah untuk melakukan korupsi,” jelasnya.
KPK juga harus menggenjot fungsi pencegahan agar orang tidak bisa leluasa melakukan korupsi.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Punya Info Terbaru, Dirjen Nunuk Bergerak Urus Guru Honorer, tetapi Masih Proses
- Mahasiswa Desak KPK Periksa Bupati Daerah Ini