Jokowi Diprediksi Bakal Kembali Menangi Pilpres 2019

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen menguntungkan untuk Presiden Joko Widodo, bila kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 mendatang.
Pasalnya, syarat tersebut secara tidak langsung memangkas jumlah lawan politik yang akan maju.
Jokowi kemungkinan hanya akan menghadapi paling banyak dua pasangan calon, dengan demikian peluang untuk menang jauh lebih besar.
"Jadi kalau malam ini DPR memutuskan PT 20-25 persen, maka sesungguhnya Jokowi sedang memilih lawan dan berpeluang menang lagi," ujar Ujang kepada JPNN.com, Kamis (20/7).
Menurut Ujang, peluang Jokowi terbuka lebar karena kemungkinan lawan politik yang dihadapi hanya Prabowo dan pasangan tokoh alternatif yang belum teruji kepemimpinannya.
Sementara sebagaimana diketahui, Jokowi-Jusuf Kalla cukup berhasil mengalahkan Prabowo-Hatta Rajasa di Pilpres 2014 lalu.
Padahal ketika itu track record Prabowo jauh lebih mumpuni dibanding Jokowi yang hanya seorang mantan Wali Kota Solo dan baru menjabat dua tahun sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sementara Prabowo merupakan seorang jenderal dan ketua umum partai politik besar.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, syarat ambang batas pencalonan presiden 20-25 persen menguntungkan
- Darmizal Tegaskan Jokowi Fokus pada Kemajuan Bangsa, Bukan Partai Super Tbk
- Ditahan KPK, Hasto Minta Lembaga Antikorupsi juga Periksa Keluarga Jokowi
- Berorasi saat BEM SI Demonstrasi, Seorang Mak Serukan Tangkap Jokowi
- Demonstrasi Indonesia Gelap, Mahasiswa Bawa Spanduk Bertuliskan Prabowo Omon-Omon
- Analisis Pengamat Soal Ucapan Jokowi Tak Ada yang Berani Kritik Prabowo, Ada Kalimat Sakit Hati
- Teguh Pegang Kebenaran, Hasto Sebut Jokowi Berang, Akhirnya Dikriminalisasi KPK