Jokowi Disarankan Minta Sri Mulyani Jelaskan Penggunaan Dana Haji Era SBY

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai wacana pemanfaatan dana tabungan haji untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi polemik, dinilai tak menguntungkan bagi mantan wali kota Surakarta itu secara politik.

Karena itu, pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan Jokowi-sapaan presiden, tidak melanjutkan niat memakai dana umat tersebut untuk infrastruktur.

"Itu hanya merugikan citra Jokowi. Nggak perlu ngotot apalagi terkesan memaksakan kehendak," ucap Pangi kepada JPNN.com di Jakarta, Rabu (2/8) pagi.

Direktur eksekutif Voxpol Center ini memandang polemik mengenai penggunaan dana haji untuk investasi di bidang infrastruktur, juga terjadi karena informasi yang diterima publik tidak utuh.

Apalagi setelah menjadi polemik, mantan gubernur DKI Jakarta buru-buru menyatakan jika pemanfaatan dana haji untuk infrastruktur yang menguntungkan, hanya sebagai contoh.

Karenanya, Pangi menyarankan Jokowi meminta Menteri Keuanan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin, menyampaikan informasi dan data secara utuh kepada masyarakat tentang pemanfaatan dana haji yang telah berlangsung sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Jokowi juga harus minta Sri Mulyani dan menag, blak-blakan menjelaskan soal pengelolaan dana haji di zaman dulu. Sebagai pembanding itu saya pikir penting," saran pengajar di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Selain publik mendapat informasi yang utuh, transparansi soal dana haji sejak era SBY hingga sekarang juga bisa membendung stigma negatif yang dialamatkan pada Jokowi. Seperti kecurigaan bahwa pemerintah ngotot memakai uang umat itu karena butuh suntikan dana segar guna membiayai proyek-proyek berjalan.(fat/jpnn)