Jokowi Disarankan Segera Evaluasi Kinerja Bawahan
jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera melakukan evaluasi internal. Pasalnya, saat ini ada sejumlah proyek infrastruktur yang mangkrak.
“Presiden harus melakukan evaluasi internal, jangan sampai program Nawacita yang sudah disusun bersama Pak JK (Jusuf Kalla) kandas di tangan menteri-menteri,” ujar Hermawan di Jakarta, Jumat (25/5).
Hermawan mencontohkan sejumlah proyek yang di Kemenhub. Inspektur Jenderal (Irjen) Wahju Satrio Utomo April lalu merilis 33 proyek yang mangkrak, setelah sebelumnya melakukan inspeksi. Ke-33 proyek itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan nilai Rp 2,8 triliun.
Di antaranya, sepuluh proyek pelabuhan di wilayah Sumatera, 12 proyek di Kalimantan, dua proyek di Jawa, satu di Sulawesi, tiga di Nusa Tenggara Timur (NTT), empat di Maluku, dan satu proyek pelabuhan di Papua.
Proyek infrastruktur yang mangkrak di antaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Beringin, Pelabuhan Tanjung Berakit, Pelabuhan Dompak, Pelabuhan Mocoh, dan Pelabuhan Meranti di Sumatera.
Kemudian, pembangunan Pelabuhan Pacita di Jawa Timur (Jatim), pembangunan Pelabuhan Matasiri, Pelabuhan Batatunjung, Pelabuhan Penajam Paser di Kalimantan, serta pembangunan Pelabuhan Sarmi di Papua.
"Ini menjadi pertanyaan, apakah Menteri Perhubungan bisa memimpin atau tidak dan Irjen sebagai back-up internal kok malah mempermalukan kementerian dengan mengumbar kegagalan di media? Artinya meludahi wajah pemerintahan saat ini, harusnya seorang Irjen mampu mengawal seluruh kebijakan agar jangan sampai salah, ini kok malah bangga dengan kesalahan yang tidak bisa dikendalikannya," ucapnya.
Hermawan juga menyoroti langkah Menhub melalui Irjen Kemenhub memerintahkan ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian.
“Perkeretaapian ini kebanggaan Presiden Jokowi, karena dianggap transportasi yang murah, tepat, dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” katanya.
Pengamat politik LIPI Hermawan Sulistyo mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu segera melakukan evaluasi internal
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi