Jokowi Disarankan Tiru Cara Orba

jpnn.com - PONTIANAK – Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) meminta pemerintah tidak terlalu menerapkan sistem perdagangan liberal untuk komoditas bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, apabila harga BBM konsumsi masyarakat dalam negeri terus berubah-ubah mengikuti fluktuasi minyak dunia, maka akan membingungkan masyarakat.

Belum lagi, harga BBM sangat mempengaruhi harga komoditas lain, terutama barang-barang kebutuhan pokok dan transportasi.

“Ketika harga BBM naik, maka transportasi dan barang-barang kebutuhan pokok akan naik. Tetapi saat BBM turun, belum tentu harga-harga lain mau ikut turun. Harga BBM sangat mempengaruhi harga barang dan jasa lain. Kalau terus berubah-ubah, tentu akan berdampak. Pemerintah harus memikirkan ini,” ujar Humas Hiswana Migas Pusat, Zulfydar Zaidar kepada Pontianak Post (Grup JPNN), kemarin.

Namun, menurut dia, bisa saja pemerintah terus menyesuaikan harga BBM seiring berubahnya harga minyak dunia. Akan tetapi kebijakan tersebut harus tetap memiliki standar yang jelas. Menurutnya perlu ada ambang batas tertinggi dan terendah.

“Harus ada harga tertinggi dan terendah. Jadi kenaikannya tidak terlalu tinggi, begitu juga penurunannya tidak terlalu rendah,” ucapnya.

Ambang batas harga ini, sebut dia, akan membuat potensi kenaikan harga komoditas lain menjadi minimal.

Dia juga berharap, pemerintahan Jokowi meniru pemerintahan Orde Baru yang mampu mengontrol harga-harga barang kebutuhan pokok. Jika harga-harga kebutuhan pokok bisa dikendalikan dengan baik seperti era Orde Baru, naik-turunkan harga BBM tidak terlalu berpengaruh. (ars)