Jokowi Ditantang Yakinkan PDIP Bahas RUU Kamnas
jpnn.com - JAKARTA - Komisi I DPR menantang Presiden Joko Widodo untuk meyakinkan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) soal RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dan RUU Rahasia Negara. Kedua RUU ini sempat diusulkan untuk dibahas tapi dilanjutkan karena mendapat protes dari masyarakat.
Tantanggan ini datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya meyikapi langkah presiden yang akrab disapa Jokowi memasukkan kembali RUU Kamnas dan Rahasia Negara ke prolegnas. Padahal, RUU tersebut pernah ditolak masyarakat sipil dan gagal di prolegnas periode lalu.
"Kedua RUU itu pernah masuk prolegnas tapi gagal karena resistansi masyarakat yang sangat tinggi. Selama pemerintah mau bekerja keras khususnya meyakinkan beberapa parpol sebagian ada dalam koalisi pemerintah (KIH), komisi I siap menggarapnya secara bersama-sama," kata Tantowi lewat pesan singkat di Jakarta, Rabu (10/12).
Sejak awal, PDIP memang getol menolak RUU Kamnas karena secara substansi, RUU yang pernah ditentang era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dipandang belum mencakup berbagai aspek di luar keamanan negara dan pemerintah terutama keamanan rakyat.
Terkait penolakan oleh elemen masyarakat sipil, politikus fraksi Golkar ini menilai itu terjadi karena kurangnya sosialisasi. Sehingga banyak masyarakat mengartikan maksud sesungguhnya dari kedua RUU tersebut.
"Kemarin itu sosialisasinya yang kurang. Masih banyak elemen masyarakat yang mengartikan berbeda dari maksud sesungguhnya kedua UU tersebut," jelas Tantowi, sembari membenarkan bahwa komisi I kembali akan meminta pendapat masyarakat sipil jika memang kedua RUU tersebut dibahas lagi.(fat/jpnn)
JAKARTA - Komisi I DPR menantang Presiden Joko Widodo untuk meyakinkan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) soal RUU Keamanan Nasional
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad