Jokowi Dukung Pansus Reklame, Dewan Tak Khawatirkan Mafia

Di sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menyatakan, upaya yang dilakukan pansus yakni mengarah pada perbaikan. Namun ke depan harus dilakukan sistem pelayanan satu pintu untuk perizinan penyelenggaraan reklame.

“Pungli harus diantisipasi. Sebab selama ini lebih banyak uang undertable ketimbang penerimaan pajak. Kalau tahun 2013 ditargetkan sebesar Rp 400 miliar lebih, harusnya pendapatan dari pajak reklame bisa mencapai Rp 1 triliun,” tuturnya.

Bahkan, sambung Amir, pansus harus bisa konsen terhadap perbaikan regulasi. Sebab aturan yang digunakan selama ini sudah uzur dan banyak celah yang bisa dimainkan oleh para mafia reklame. “Namun pansus harus memperhatikan kaitan aturan dengan aturan lain seperti, perda tata ruang wilayah yang berhubungan dengan perubahan status lahan. Masalah ini akan semakin kompleks,” tukasnya. (rul)