Jokowi Finalis Pemimpin Terkorup Versi OCCRP, Chandra Singgung Kejahatan Terorganisasi

"Secara keseluruhan, masuknya organized crime ke dunia politik secara prinsip disebabkan oleh lemahnya institusi politik, institusi penegak hukum serta keserakahan para politisi (Harasy Miw)," tutur Chandra.

Chandra berpendapat bahwa situasi yang digambarkan Harasy Miw memungkinkan dapat terjadi di Indonesia. Sebab, lingkup politik merupakan area yang sangat strategis, sehingga organized crime dan politik dapat bertautan satu sama lain.

Pada satu sisi politik, misalnya, menjelang pemilihan umum yang membutuhkan dana besar dan serangkaian pengaruh, maka dalam konteks ini organized crime akan bersedia dalam 'mensponsori' biaya pemilihan tersebut.

Hal itu akan menjadi alat 'penagihan/balas budi' di suatu saat nanti, organized crime membutuhkan bantuan para politisi untuk melahirkan/mengubah sebuah kebijakan, meminta perlindungan, dan sebagainya.

"Pelaku OC (organized crime) menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan, bisnis, dan pengaruh," ujar Chandra.

Hal itu terkadang dikenal luas sebagai fenomena Autocratic Legalism. Praktik-praktik menuju otoritarian yang mengarahkan suatu negara pada trust backsliding (menurunnya kualitas kepercayaan), termasuk membungkam dan membunuh kebebasan sipil seperti berpendapat dan berkumpul atau berserikat, dengan menggunakan instrumen hukum agar seolah-olah legal.

"Termasuk melakukan pemilihan yang bersifat manipulatif. Mengutip Andreas Schedler, ahli politik Center for Economic Teaching and Research di Mexico City, tindakan manipulatif tersebut dinyatakan sebagai gejala Electoral authoritariania," tuturnya.

Chandra menyampaikan bahwa Andreas menyatakan electoral authoritariania yaitu rezim yang menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi Pemilu hanya jadi alat terus berkuasa.