Jokowi Gagas Tax Haven, Golkar Siapkan Dukungan di Parlemen

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melontarkan gagasan tentang kemungkinan Indonesia membentuk pulau suaka pajak atau tax haven. Tujuannya agar Indonesia semakin kompetitif di kalangan investor sehingga investasi pun masuk.
Ide Jokowi itu langsung mendapat respons positif dari anggota Komisi XI DPR M Misbakhun. Menurut Misbakhun, tax haven merupakan gagasan masuk akal untuk memancing investor.
Misbakhun mengatakan, ide itu sebenarnya sempat muncul ketika Bambang Brodjonegoro masih menjadi menteri keuangan. Bambang, sebut Misbakhun, pernah melontarkan ide tentang pembentukan offshore financial center (OFC).
Misbakhun mengatakan, dengan adanya OFC maka investor bisa membuka perusahaan cangkang di Indonesia. “Jadi tak perlu membuka (perusahaan cangkang, red) di negara lain,” ujarnya melalui siaran pers, Jumat (12/8).
Politikus Golkar yang aktif dalam penyusunan RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty itu lantas mencontohkan Malaysia dan Singapura yang juga menyediakan tax haven. Malaysia sudah punya pulau tax haven di Labuan.
Sedangkan Singapura bukan sekadar menjadi pulau tax haven. "Singapura malahan negaranya yang jadi tax haven, bukan cuma satu pulau," kata Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu pun mendukung penuh jika pemerintah memang hendak membuat pulau tax haven. Golkar, katanya, juga akan mendukung penuh melalui DPR.
"Ini ide positif untuk Indonesia. DPR khususnya Fraksi Golkar siap membantu mewujudkan gagasan tersebut," tegasnya.(jpg/ara/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini melontarkan gagasan tentang kemungkinan Indonesia membentuk pulau suaka pajak atau tax haven.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU
- Lestari Moerdijat Dorong Para Peneliti Kuatkan Jaringan Internasional, ini Tujuannya
- Lemhannas Ingin Kepala Daerah Jadi Pemimpin Negarawan
- Polarisasi Berbasis Identitas Makin Tajam, Ketum GP Ansor: Stabilitas Ekonomi Harus Dijaga
- Budi Said Pertimbangkan Kasasi, Prof Romli Siap Bela Putusan PT DKI