Jokowi Gelar Pertemuan dengan Para Konglomerat Indonesia di Istana
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi memanggil sejumlah konglomerat ke Istana Merdeka Jakarta, Selasa (25/6) sore. Jokowi, panggilan kepala negara, pengin lebih jauh mempromosikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada para pengusaha besar itu.
Para konglomerat itu di antaranya Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono (Djarum), Hary Tanoesoedibjo (MNC Group), Chairul Tanjung (CT Corp), Dato Sri Tahir (Mayapada Group), Peter Sondakh (Rajawali Corpora) hingga Managing Director PT Sinarmas Gandi Sulistyo.
"Tadi presiden mempromosikan Mandalika. Presiden mengimbau, karena Mandalika sudah dipromosikan, sudah mulai dibangun," ucap Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar Mansoer.
Pimpinan BUMN yang diberi tanggung jawab mengembangkan KEK pariwisata Mandalika itu menyebutkan, Jokowi ingin para crazy rich Indonesia itu berinvestasi di kawasan yang akan menjadi lokasi MotoGP 2021.
BACA JUGA: NU Tidak Anti-Konglomerat
"Tadi semua big owners kan. Ada Budi Hartono, ada Hary Tanoe, yang punya grup Mulia. Intinya presiden menyatakan Mandalika is open for business untuk pengusaha besar dalam negeri," jelasnya.
Namun demikian, dalam pertemuan itu belum ada komitmen yang dibuat karena momentumnya masih mengenalkan KEK Mandalika kepada mereka. Usai pertemuan ini ITDC akan proaktif menjalin komunikasi dengan para orang kaya itu.
Apalagi insentif yang diberikan pemerintah kepada para investor perhotelan yang masuk Mandalika berupa keringanan pajak cukup menggiurkan.
Para konglomerat yang diundang Jokowi itu di antaranya Budi Hartono, Michael Bambang Hartono, Chairul Tanjung dan Dato Sri Tahir.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi