Jokowi Hanya Rombak 5 Menteri, Fadli Zon: Tanggung dan Cuma Tambal Sulam

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menyayangkan keputusan Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja yang tak menyentuh para menteri bidang ekonomi secara keseluruhan. Menurutnya, reshuffle itu hanya memunculkan kesan tambal sulam di tengah perekonomian nasional yang merosot tajam.

"Seharusnya ini dilakukan beberapa waktu pada sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi. Dari nama-nama ini (menteri baru, red) memang banyak yang dianggap punya potensi, punya pengalaman. Tetapi reshuffle ini sangat tanggung sebenarnya. Serba tambal sulam saya lihat," kata Fadli Zon di gedung DPR Jakarta, Rabu (12/8).

Fadli menyebut posisi kementerian yang dirombak adalah posisi menteri koordinator, bukan yang mengurusi kebijakan teknis. Padahal, katanya, persoalan ekonomi terjadi di kementerian teknis.

Fadli mencontohkan kebijakan Kementerian Perhubungan yang justru dikeluhkan pelaku usaha di tengah sulitnya perekonomian nasional. Selain itu, katanya, kebijakan yang diambil Menteri Keuangan Bambang P Brodjonegoro  dengan menaikkan pajak juga malah memberatkan subyek pajak.

Kemudian untuk Kementerian ESDM, lanjut Fadli, juga tidak menunjukkan prestasinya dalam meningkatkan lifting minyak dan gas. Bahkan kini pemerintah cenderung meliberalisasi harga BBM sehingga menyulitkan rakyat.

"Jadi saya lihat, yang terkait dengan situasi ekonomi sekarang itu tidak diganti, jadi sangat tanggung reshufflenya itu. Begitu juga dari segi politik, hukum, misalnya di hukum masih dipertahankan saudara Yasonna Laoly menunjukkan bahwa pemerintahan ini ingin menjaga kegaduhan politik," tuturnya.

Fadli juga menyoroti Menpora Imam Nahrawi yang membuat kisruh persepakbolaan nasional dengan membekukan PSSI. “Sepak bola adalah bagian dari gerak ekonomi rakyat, selain hiburan, ekonomi juga ada di situ. Ini mengganggu stimulus," ulasnya.

Wakil ketua umum Gerindra itu juga menilai Jokowi melakukan langkah tanggung dalam merombak kabinet. Sebab, reshuffle tidak menjangkau menteri-menteri dari partai politik yang berkinerja buruk.