Jokowi Harus Berhati-hati Tempatkan Orang di Kementerian Strategis

jpnn.com - JAKARTA - Publik terus mengawasi pembentukan kabinet pemerintahan baru jelang pelantikan presiden dan wapres terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Pengamat politik Said Salahuddin mengingatkan Jokowi-JK agar menghindari transaksi politik dalam penyusunan kabinet.

"Transaksional ini harus diminimalisir. Ajaran Trisakti sepanjang kita setuju harus dijaga, dikawal. Nama-nama menteri ini harus diperhatikan track recordnya, bukan hanya kelebihannya, tapi siapa dia sebenarnya, dan tidak melakukan dikotomi profesional partai dan non partai," ujar Said dalam diskusi di TIM, Jakarta, Minggu (28/9).

Ia mengimbau agar Jokowi juga harus memiliki sikap dan pemikiran tersendiri dalam memilih para tokoh, di samping menerima masukan dari Tim Transisi. Apalagi, kata Said, banyak kelompok kepentingan yang berusaha mendekati Jokowi-JK.

"Kita pantas khawatir, kalau Jokowi mempercayakan pada tim transisi dan pembisik di sekitar Jokowi. Saya berharap Jokowi peka dan tajam kepada kelompok kepentingan yang disangkutkan "dekat" oleh para mafia atau konglomerat hitam seperti sejumlah nama yang ada saat ini di media" sambungnya.

Sementara itu, Pengamat kebijakan Publik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad menambahkan agar Jokowi-JK  peka terhadap kepentingan rakyat. Khususnya dalam memberantas mafia dan konglomerat hitam untuk kesejahteraan rakyat. Beberapa kementerian strategis seperti Kementerian Keuangan, BUMN dan Kementerian ESDM, tegasnya, harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan tidak terlibat dengan mafia.

"Salah satunya, dalam penempatan di ESDM dan BUMN Energi yang selama ini menjadi bahan penjarahan, seperti Ari Soemarno dan keluarganya, Sofjan Wanadi dan para konglomerat hitam, itu salah satu yang harus diwaspadai dan harus dibersihkan, itu citra buruk," tandasnya. (flo/jpnn)