Jokowi Harus Pilih Kapolri Reformis Pengganti Sutarman

jpnn.com - JAKARTA - Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) meminta Presiden Joko Widodo memilih Kapolri yang reformis sebagai pengganti Jenderal Sutarman. Tuntutan ini disampaikan sebagai bentuk jawaban dari banyaknyaa konflik yang terjadi disejumlah daerah.

"Kapolri mendatang harus orang yang reformis, ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," kata Koordinator Presedium, Kamerad Haris Pertama dalam jumpa persnya di Markas Kamerad, Utan Kayu Jakarta Timur, Kamis (25/12).

Haris mengatakan agar Jokowi harus mempertimbangkan nama-nama calon yang akan diserahkan ke DPR. Selain lolos uji publik, calon Kapolri juga harus berjiwa besar dan tidak memiliki sifat yang otoriter. "Polisi sebagai pengayom masyarakat harus dipimpin oleh orang yang berjiwa besar dan memasyarakat, dia bukan sosok yang otoriter dan memaksakan kehendak," pinta mantan Aktivis HMI ini.

Berjiwa besar yang dimaksud adalah, Kapolri mendatang harus bisa merangkul semua golongan, termasuk para aktivis. Selain itu, Indonesia yang rawan konflik, maka pemikiran-pemikiran Kapolri mendatang harus luwes dan berjiwa modern. "Kapolri harus memahami karateristik masyarakat Indonesia yang mudah untuk bersitegang. Pilih orang yang sudah berpengalaman dan mempunyai dedikasi tinggi terhadap korps bhayangkara," tegasnya.

Meski tidak menyebut siapa yang layak untuk menggantikan Sutarman, Haris mengaku siapapun nanti pilihan Presiden Jokowi adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman yang cukup dan terpenting adalah bisa mengayomi anak buahnya sampai ke tingkat bawah.

"Kami akan menghormati pilihan Presiden nanti, jika memang tidak berkenan di masyarakat maka kami (Kamerad) yang pertama untuk protes," tandasnya.

Diketahui sebelumnya ada lima nama yang disebut-sebut sebagai calon Kapolri, yakni Komjen Badroeddin Haiti, Komjen Budi Gunawan, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono. Dari kelima nama itu, presiden disebut-sebut telah memilih dua nama, yang kemudian dipilih satu nama untuk diserahkan ke Komisi III DPR. Nama yang dipilih adalah perwira berpangkat Komjen senior. (awa/jpnn)