Jokowi Ingin Ada KIP Kuliah, Tunggu Payung Hukumnya
jpnn.com, JAKARTA - Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, janji Presiden Joko Widodo menyediakan anggaran besar untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah akan ditindaklanjuti bila sudah ada payung hukumnya.
Muhadjir menyatakan, dengan program tersebut nantinya makin banyak anak Indonesia yang bisa menikmati pendidikan tinggi.
"Presiden kan baru menyampaikan dalam pidato kemarin, akan kami tindaklanjuti kalau sudah ada landasan hukum, aturan yang bisa digunakan," kata Menteri Muhadjir di Jakarta, Selasa (26/2).
Pada prinsipnya, lanjut Menteri Muhadjir, itu gagasan yang bagus, untuk menjamin anak dari keluarga kurang mampu tapi potensial secara akademik, dan kualitas untuk meniti karir setinggi-tingginya.
BACA JUGA: Tenang, UTBK SBMPTN Digelar Setelah Unas
"Saya kira itu bentuk keberpihakan kepada mereka yang belum beruntung secara struktur maupun budaya," ucapnya.
Sebelumnya, Jokowi memastikan akan menyiapkan anggaran besar untuk KIP Kuliah jika dia terpilih kembali di Pilpres 2019 nanti.
KIP Kuliah merupakan satu dari tiga kartu yang dijanjikan Capres 01 tersebut akan diterbitkan di periode kedua kepemimpinannya. Dua kartu lainnya adalah Kartu Sembako Murah, dan Kartu Pra-Kerja.
Muhadjir Effendy mengatakan, dengan program KIP Kuliah maka akan makin banyak anak Indonesia yang bisa menikmati pendidikan tinggi.
- SNPMB 2025 Diluncurkan, Ada Ketentuan Baru yang Perlu Diketahui Siswa & Sekolah
- ASABRI Bangun Fondasi KIP Lewat Uji Publik Bersama Komisi Informasi Pusat
- Senator Filep Wamafma Mengapresiasi Kemendikbud Tetap Jalankan Program Beasiswa PIP dan KIP Kuliah
- Nilai IKIP Provinsi Kaltim Masuk 3 Besar Nasional
- Gandeng KIP, Bapenda Banten Tegaskan Dukung Keterbukaan Informasi Publik
- Kemendikbudistek Wujudkan Mimpi Anak Indonesia Lewat Beragam Program Beasiswa