Jokowi Ingin Hukum Direformasi, Ini Masukan Kapolri
Kamis, 29 September 2016 – 20:12 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Foto: dokumen JPNN.Com
Yang ketiga adalah persoalan anggaran. "Sarana dan anggaran juga," sebutnya.
Sedangkan persoalan terakhir adalah tantangan agar masyarakat mendukung penegakan hukum Indonesia. "Jadi bagaimana budaya masyarakat mendukung penegakan hukum yang baik. Ini adalah empat masalah pengakuan hukum yang akan diinventarisir dan akan disampaikan pada Pak Presiden," terang Tito.
Nantinya, konsep reformasi di lembaga penegak hukum itu akan disempurnakan. Masing-masing lembaga memberi masukan sebelum konsepnya diserahkan ke Presiden Jokowi.
"Kemudian presiden juga memiliki tim yang memiliki konsep. Konsep ini akan dipadukan dan setelah itu akan dieksekusi setelah diputuskan oleh Bapak Presiden," ujar Tito.(mg4/jpnn)
JAKARTA - Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menggelar rapat tertutup dengan Jaksa Agung M Prasetyo dan Kapolri
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- TASPEN Rayakan 62 Tahun Penuh Kepedulian, Beri Bantuan Kursi Roda ke Peserta Pensiun
- AMDK di Bawah Seliter Bernilai Ekonomi & Mudah Didaur Ulang
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan