Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota Negara, Fahri Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berniat memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Rencana itu memperoleh respons dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat itu mempersilakan Jokowi membangun kota. Namun, Fahri mengingatkan pemerintah agar tidak mengubah konsep yang sudah dibuat para pendiri bangsa ini.
Menurut Fahri, mengubah sama saja mengubur sejarah dan menjadi tidak tahu jati diri. "Kita bisa menjadi bangsa yang kebingungan karena tidak punya catatan masa lalu," ungkap Fahri, Selasa (30/4) malam.
Fahri menambahkan, konsep ibu kota Indonesia tidak bisa berubah dari gagasan Proklamator RI Bung Karno. Dia menjelaskan, desain ibu kota pada 1960-an mengikuti Washington di District of Columbia sebagai pusat pemerintahan Amerika Serikat.
Karena itu, menurut Fahri, kata-kata daerah khusus ibu kota (DKI) dalam undang-undang dimaksudkan seperti rancangan Bung Karno. “Jadi ibu kota dalam desain Bung Karno pada waktu itu harus punya dua hal, yakni pusat pemerintahan dan pusat sejarah,” jelasnya.
Menurutnya, pusat pemerintahan sebagai tempat pengambilan keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. Pusat sejarah sebagai memori bersama agar sebagai bangsa punya rujukan untuk mengingat tentang apa yang dialami. Baik itu oleh bangsa maupun dunia.
“Jadi filosofi ibu kota itu berasal dari Bung Karno, sehingga pemerintahan ini tidak boleh keluar dari konsepsi pemikiran Bung Karno tentang Ibukota,” ujar legsilator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(boy/jpnn)
Menurut Fahri, kata-kata DKI atau daerah khusus ibu kota di dalam undang-undang, dimaksudkan sebagai ibu kota dalam desain tata kota yang dirancang Bung Karno, yang ada pusat pemerintahan dan sejarah.
Redaktur & Reporter : Boy
- Sejumlah Alasan Pagar Laut di Tangerang Tidak Ada Hubungannya dengan Jokowi
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Ada Sindikat Penjual Bayi Promosi di TikTok, Sahroni Minta Polri Tingkatkan Patroli Digital!
- ISeaM Desak Jokowi Bertanggung Jawab Atas Keppres PSN PIK 2
- Interupsi di Rapat Paripurna, Legislator PKS Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Pagar Laut
- Anak Pungut