Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota Negara, Fahri Bilang Begini
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berniat memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Pulau Jawa. Rencana itu memperoleh respons dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
Pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat itu mempersilakan Jokowi membangun kota. Namun, Fahri mengingatkan pemerintah agar tidak mengubah konsep yang sudah dibuat para pendiri bangsa ini.
Menurut Fahri, mengubah sama saja mengubur sejarah dan menjadi tidak tahu jati diri. "Kita bisa menjadi bangsa yang kebingungan karena tidak punya catatan masa lalu," ungkap Fahri, Selasa (30/4) malam.
Fahri menambahkan, konsep ibu kota Indonesia tidak bisa berubah dari gagasan Proklamator RI Bung Karno. Dia menjelaskan, desain ibu kota pada 1960-an mengikuti Washington di District of Columbia sebagai pusat pemerintahan Amerika Serikat.
Karena itu, menurut Fahri, kata-kata daerah khusus ibu kota (DKI) dalam undang-undang dimaksudkan seperti rancangan Bung Karno. “Jadi ibu kota dalam desain Bung Karno pada waktu itu harus punya dua hal, yakni pusat pemerintahan dan pusat sejarah,” jelasnya.
Menurutnya, pusat pemerintahan sebagai tempat pengambilan keputusan terbaik bagi bangsa dan negara. Pusat sejarah sebagai memori bersama agar sebagai bangsa punya rujukan untuk mengingat tentang apa yang dialami. Baik itu oleh bangsa maupun dunia.
“Jadi filosofi ibu kota itu berasal dari Bung Karno, sehingga pemerintahan ini tidak boleh keluar dari konsepsi pemikiran Bung Karno tentang Ibukota,” ujar legsilator dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(boy/jpnn)
Menurut Fahri, kata-kata DKI atau daerah khusus ibu kota di dalam undang-undang, dimaksudkan sebagai ibu kota dalam desain tata kota yang dirancang Bung Karno, yang ada pusat pemerintahan dan sejarah.
Redaktur & Reporter : Boy
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi