Jokowi jadi Tak Enak Hati Megawati Cs Disalahkan Orang
jpnn.com, JAKARTA - Sorotan sejumlah pihak kepada Megawati Soekarnoputri cs di dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pacasila (BPIP), membuat Presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak enak hati.
Hal itu diungkapkan Anggota Dewan Pengarah BPIP Prof Mahfud MD, setelah bertemu dengan presiden, Rabu (30/5). Saat itu, dia ditemani pakar hukum pidana Yenti Garnasih, Rektor Universitas Diponegoro Prof Yos Yohan. Sedangkan Jokowi didampingi staf khusus Ari Dwipayana.
Saat itu, Mahfud sempat meminta supaya presiden mencabut Perpres No. 42 Tahun 2018 tentang hak keuangan anggota BPIP. Namun, Presiden Ketujuh RI itu malah mengaku tidak enak hati.
"Kata presiden, saya malah merasa enggak enak membikin bapak-bapak dan ibu di sana menjadi serba disalahkan orang. Itu bukan gaji. Gaji Pak Mahfud itu cuma 5 juta. Lo kalau begitu kecil dong saya bilang, dibanding dengan yang lain," kata Mahfud di Kantor BPIP, Jl Veteran III Jakarta Pusat, Kamis (31/5).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu merasa hak keuangan Rp 100 juta lebih yang diterimanya sebagai anggota BPIP, masih jauh lebih kecil dibanding gaji dan tunjangan anggota DPR. Sebab, ketika menjadi wakil rakyat 14 tahun silam, Mahfud sudah bisa membawa pulang Rp 150 juta di luar gaji pokok.
"Malah sekarang DPR itu sudah tambah lagi satu komponen, uang serap aspirasi. Masing-masing anggota DPR satu miliar, kenapa tidak itu yang diributin. Yang kami ini, saya mantan anggota DPR, jadi enggak boleh ada yang berbohong, saya tahu kantong masing-masing," tutur pria asal Madura itu. (fat/jpnn)
Jokowi bicara langsung ke anggota dewan pengarah BPIP, Mahfud MD, bahwa gaji mereka adalah Rp 5 juta
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi