Jokowi Jamin Pelayanan Publik Tak Terganggu

JAKARTA - Belum disahkannya APBD DKI Jakarta 2013 mengakibatkan beberapa program Pemprov DKI terhambat. Tanpa adanya anggaran yang sah, Pemprov DKI hanya bisa menyediakan anggaran untuk keperluan rutin saja.

"Hal-hal rutin bisa dilakukan. Tapi untuk proyek, tidak bisa," kata Gubernur Jokowi kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (8/1).

Menurut Jokowi, kebutuhan sehari-hari Pemprov seperti gaji pegawai bisa dibiayai menggunakan anggaran khusus. Anggaran khusus tersebut telah mendapat persetujuan dari DPRD DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Ia juga menegaskan bahwa keterlambatan APBD tidak akan mempengaruhi pelayanan publik. Ia menjamin seluruh pelayanan publik DKI termasuk Kartu Jakarta Sehat tetap berjalan seperti biasa.