Jokowi: Jangan Banyak Komentar, tapi Tak Paham Lapangan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi mengatakan butuh waktu untuk memulihkan kondisi di Sulawesi Tengah usai gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.
Hal ini disampaikan presiden menanggapi adanya pihak-pihak yang merasa pemerintah daerah tidak hadir di saat masyarakat mengalami trauma akibat bencana alam tersebut.
Jokowi menegaskan, operasional pemerintahan di daerah bencana Sulteng sudah mulai beroperasi. Namun harus dipahami bila pelayanan di sana belum optimal karena memang kondisinya darurat.
"Informasi yang saya terima, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, setelah saya perintahkan buka, ya buka. Tapi bahwa pelayanan itu belum maksimal iya, karena juga banyak keluarga mereka yang jadi korban," kata Jokowi di Jakarta Timur, Rabu (10/10).
Dampak bencana tersebut menurutnya tidak sedikit, termasuk yang menimpa aparatur sipil negara (ASN). Bahkan personel Polri di daerah itu pun mulanya drop karena banyak dari mereka menjadi korban.
"Contoh kepolisian di Palu, dari sisi semangatnya di awal-awal drop juga. Itu karena lebih dari 200 (anggota Polri) terseret oleh tsunami dan belum ketemu. Baru ketemu 30 informasi yang saya terima," jelasnya.
Kondisi seperti itu menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini harus dipahami. Jangan sampai ada pihak yang mendesak pemerintahan segara berjalan normal, sementara mereka tidak paham kondisi di lapangan.
Yang paling penting sekarang kebutuhan pokok masyarakat terus dipenuhi. BBM sudah mulai baik, arus listrik sudah beroperasi di atas 70 persen. TNI, Polri dan segenap kementerian lembaga juga dikerahkan membantu pemulihan Sulteng.
Presiden Jokowi mengakui pemulihan kondisi di Sulawesi Tengah setelah gempa dan tsunami butuh waktu.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi