Jokowi: Jangan Pikir Saya tak Bisa Tegas
jpnn.com - JAKARTA - Capres Joko Widodo menyatakan, jika menjadi presiden, dirinya akan bertindak tegas dan melakukan apa saja demi mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diduduki atau diklaim negara lain.
Hal ini dikatakan Jokowi menjawab pertanyaan capres Prabowo Subianto soal apa yang akan dilakukan jika kedaulatan negara atau wilayah RI diduduki pihak luar.
Jokowi menjabarkan memang kalau ada masalah seperti batas maritim, tapal batas yang belum jelas, jalur diplomasi government to government akan dikedepankan terlebih dahulu.
"Ada tahapan menuju ke sana," kata Jokowi di debat capres bertajuk "Politik Luar Negeri dan Ketahanan Nasional", di Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/6) malam.
Namun, ia menegaskan, kalau pulau atau wilayah yang diduduki sudah jelas milik Indonesia , maka akan berbeda penangananya. Karena, kata dia, hal itu sudah menyangkut kedaulatan, kepentingan nasional, kepentingan rakyat.
"Kalau masalah batas maritim yang belum jelas, batas patok yang belum jelas, G to G dikedepankan. Kalau sudah jelas (tapi tetap) diduduki, apapun akan kita lakukan. Hal-hal yang menyangkut kedaulatan kita, kita akan buat rame," kata Jokowi.
Dia menegaskan, akan bersikap tegas dengan segala resiko mempertahankan kedaulatan NKRI. "Jangan dipikir saya tidak bisa tegas," kata Jokowi yang mengenakan baju batik itu.
Menurutnya, tegas adalah berani memutuskan, berani mengambil resiko. "Resiko itu akan kita ambil sebagai pimpinan nasional. Kalau betul-betul duduki wilayah kedaulatan nasional kita apapun akan kita lakukan," pungkasnya disambut meriah pendukungnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Capres Joko Widodo menyatakan, jika menjadi presiden, dirinya akan bertindak tegas dan melakukan apa saja demi mempertahankan kedaulatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?