Jokowi jangan Pilih Menteri Uzur
jpnn.com - JAKARTA - Reshuffle Kabinet Kerja masih belum jelas. Namun, sejumlah kriteria menteri yang harus dipilih Presiden Joko Widodo harus jelas jika nanti melakukan reshuffle.
Komite Penyelamat Nawa Cita Panel Barus mengatakan, Jokowi harus memperhatikan kriteria seorang menteri.
Menurut dia, Jokowi beberapa kali menyampaikan bahwa menteri harus paham Nawa Cita. Bahkan, Presiden menyampaikan para menteri akan diberikan buku saku Nawa Cita agar bisa dibaca setiap hari. "Sehingga paham apa itu Nawa Cita," ungkap Barus saat diskusi "Gaduh Isu Reshuffle, Siapa Menteri yang Tergusur?", Minggu (10/1), di Jakarta.
Selain itu, kata dia, menteri harus punya kompetensi. Umur juga tak kalah penting. "Jangan terlalu uzur, ngomong saja susah bagaimana mau kencang larinya," kata Barus.
Dia berkata, ekspektasi presiden itu para menteri bisa "lari" dengan kecepatan 150 kilometer perjam. Namun, ia menilai top speed menteri sekarang ini baru 70-80 kilometer perjam.
Nah, kata dia, dengan adanya reshuffle ini diharapkan kecepatan bisa bertambah. "Terutama kementerian yang terkait program Nawa Cita," ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan kegaduhan itu kadang-kadang diperlukan. Sebab, politik itu dinamis. Jangan sampai diam-diam tapi nyolong. Kalau kegaduhan untuk menghentikan pemufakatan jahat tidak masalah. "Yang penting menteri itu satu visi dengan presiden, jangan bekerja dengan frame berbeda," ungkapnya. (boy/jpnn)
JAKARTA - Reshuffle Kabinet Kerja masih belum jelas. Namun, sejumlah kriteria menteri yang harus dipilih Presiden Joko Widodo harus jelas jika nanti
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Ada Honorer Perlu Penanganan Lebih Khusus
- Tenaga Non-ASN Database BKN yang TMS di Seleksi PPPK Perlu Tahu Info Ini
- Sedikit Banget Formasi PPPK 2024 Tahap 2, Ya Ampun
- Lantik 11 Pejabat di Kemenhut, Raja Juli Bicara Kerja Sama Mewujudkan Asta Cita
- Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Diperpanjang Lagi, Bu Rini Sampai Libatkan Kemendagri
- Seleksi PPPK: DPD RI Ingatkan KemenPAN-RB soal Komitmen tentang Non-ASN