Jokowi: Jangan Sampai Bawaslu Menjadi Badan Pembuat Waswas Pemilu
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu bersikap tegas dan tidak boleh ragu dalam menegakkan aturan. Namun, Jokowi mengingatkan Bawaslu agar jangan membuat waswas masyarakat dan peserta pemilu mengikuti pesta demokrasi.
Jokowi menyampaikan pesan itu saat Konsolidasi Nasional Bawaslu di Jakarta, Sabtu (17/12). "Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan, tidak boleh ragu. Sekali lagi, jangan sampai Bawaslu malah menjadi 'badan pembuat waswas pemilu'," kata Jokowi.
Menurutnya, Bawaslu memang patut menjadi badan yang disegani.
Namun, jangan sampai sikap Bawaslu membuat waswas masyarakat untuk memilih kandidat dalam pemilu, serta peserta pemilu waswas untuk bersosialisasi. Artinya, kata Presiden Jokowi, pemilu harus tetap ingar-bingar sebagai bagian dari demokrasi.
"Ini penting sekali, harus ingar-bingar. Harus ingar-bingar pemilunya. Jangan sampai menyelenggarakan pemilu senyap, kelihatan tidak ada apa-apa, ya, enggak benar juga," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, peraturan terkait dengan pemilu harus jelas dan benar-benar disosialisasikan kepada seluruh pihak.
Dia mengingatkan jangan sampai terdapat pihak yang mengelak dan beralasan tidak tahu peraturan pemilu sehingga membuat pelanggaran.
Presiden Jokowi juga meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu bergerak pada koridor hukum. Bawaslu juga harus terus memegang integritas dan bersikap adil.
Jokowi meminta Bawaslu tegas menegakkan aturan. Jangan sampai Bawaslu malah menjadi badan pembuat waswas pemilu.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi