Jokowi Jawab Begini jika Ditanya Kesiapannya Menerima Vaksin Covid-19
jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap untuk menjadi deretan orang pertama yang menerima vaksin COVID-19.
“Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim diminta saya yang paling depan, saya siap,” kata Presiden Jokowi di Puskesmas Tanah Sereal Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Presiden Joko Widodo menyampaikan hal itu saat meninjau simulasi imunisasi vaksin COVID-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Bogor bersama dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto.
Namun Presiden Jokowi menegaskan penerima vaksin diutamakan para tenaga kesehatan.
“Siapa yang akan divaksin terlebih dahulu? Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, para dokter para perawat dan juga tenaga medis, paramedis yang ada. Itu yang diberikan prioritas,” tambah Presiden.
Setelah tenaga kesehatan, nantinya akan ada aparat sipil negara. “Plus TNI dan Polri kemudian nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan, guru dan kemudian tentu saja kita semuanya," ungkap Presiden.
Namun hingga saat ini Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah belum memutuskan merek vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.
“Kami akan membeli vaksin itu dari perusahaan merek yang ada di dalam daftarnya WHO. Saya tidak berbicara mereknya apa, asal sudah ada di dalam 'listnya' WHO itu yang akan kita berikan. Kemudian yang kedua juga kemanfaatan dari vaksin itu juga harus maksimal," kata Presiden.
Pemerintah Indonesia diketahui sudah meneken kesepakatan untuk pengadaan 143 juta dosis konsentrat vaksin dengan perusahaan farmasi asal China yaitu Sinovac, Sinopharm dan CanSino masing-masing 65 juta dan 15 juta hingga 20 juta konsentrat vaksin. Vaksin itu rencananya akan diproduksi oleh BUMN PT Bio Farma.
Uji klinis tahap ketiga vaksin COVID-19 Sinovac sedang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran sejak Agustus 2020 dan sudah ada 1.620 orang relawan yang mendapatkan suntikan pertama dan belum ditemukan efek samping.
Selain dengan China, Indonesia menjalin kerja sama vaksin dengan perusahaan teknologi G-24 asal Uni Emirat Arab (UAE) pertengahan Agustus dengan memasok 10 juta dosis vaksin melalui kerja sama dengan PT Kimia Farma.
Kemudian masih ada 100 juta dosis vaksin COVID-19 yang diproduksi AstraZeneca diharapkan dapat dilakukan pengiriman pertama pada kuartal kedua 2021.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan
Sasaran penerima vaksin COVID-19 adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:
1. Garda terdepan seperti medis dan paramedis "contact tracing", pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis
2. Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis
3. Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
4. Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis
5. Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis
6. Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.(Ant/jpnn)
Presiden Joko Widodo memberikan jawaban secara tegas andai ditanya siap atau tidak untuk menerima vaksin COVID-19.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi