Jokowi-JK Butuh Kabinet 'Perang'

jpnn.com - JAKARTA - Kemenangan kubu koalisi pendukung Prabowo Subianto di DPR dan MPR, memunculkan konsekuensi bahwa menteri-menteri kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak harus sekadar profesional, tapi harus mampu dan siap "berkelahi" dengan legislatif memperjuangkan program.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsy, Jumat (17/10). Dia menambahkan, memang kabinet presidensial menempatkan Presiden kuat. Tapi di satu sisi pasal 74 ayat (1), (2), dan (6) Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD, memaksa menteri-menteri kabinet Jokowi-JK,  jika tidak melaksanakan rekomendasi DPR punya konsekuensi aturan tersendiri. 

Fahmi menambahkan situasi sekarang berbeda dengan pengalaman kesuksesan Jokowi di Solo. Selain Jokowi pemimpin yang merakyat, tapi secara politis juga pimpinan parlemen di sana dikendalikan PDIP dan FX.Rudi selaku Ketua DPC menjaga komunikasi politik untuk mengawal program. 

Begitu pula sukses di Jakarta masih ada komisi dan pimpinan dewan yang masih dikuasai partai pendukung Jokowi-JK. "Kondisi sekarang tidak ceteris-paribus sehingga tak bisa gaya dan pola kebijakan waktu jadi Walikota dan Gubernur," ucap Fahmi.

Kekuatan lobi dan komunikasi politik Tim Jokowi-JK, lanjut Fahmi, juga sangat berperan. "Itu tantangannya. Bisa celaka 12 jika Jokowi-JK tidak punya menteri tahan banting," ujarnya.

Ia mengatakan, menteri Jokowi harus juga menguasai UU MD3. Jangan naif jika hanya modal profesional dan pintar, tapi ketika digeretak dan "berkelahi"  dengan DPR menciut ketika mengawal program pemerintah. "Malah mandek visi-misi Jokowi-JK," katanya. (boy/jpnn)