Jokowi-JK Disarankan Segera Temui Prabowo-Hatta

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Jokowi Watch, Tigor Doris menyatakan selamat atas kemenangan pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres), versi hitung cepat sejumlah lembaga survei.

Antara lain  Litbang Kompas, Lingkaran Suvei Indonesia (LSI), Indikator Politik, RRI, CSIS-CYRUS, Populi Center, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Charta Politika.

"Meski masih berdasarkan hitung cepat, kami mengucapkan selamat kepada Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Untuk real count, kita tunggu putusan KPU 22 Juli mendatang," kata Doris dalam rilisnya, Rabu (9/7).

Bersamaan dengan itu, Jokowi Watch merasa perlu memberikan saran kepada Jokowi-JK. Pertama, ujar Tigor Doris, menyerukan kepada seluruh simpatisannya agar tidak melakukan hal-hal yang kontraproduktif dalam menyambut kemenangan ini.

Kedua lanjutnya, Jokowi-JK sebaiknya melakukan silaturahmi kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan seluruh partai politik pendukungnya. Sebab mereka juga adalah bagian dari anak bangsa Indonesia.

"Ketiga, mulai sekarang, tidak ada salahnya Jokowi-JK untuk melakukan gerakan moral dan sekaligus gerakan politik sekaligus melalui partai pendukungnya untuk mengimbangi upaya partai politik pendukung Prabowo Subianto-Hatta Radjasa di DPR RI karena saat ini terlihat lemahnya kekuatan parpol pendukung Jokowi-JK di DPR," sarannya.

Keempat lanjutnya, tidak ada salahnya Jokowi-JK sesegera mungkin bersilaturahmi dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kisruh UU MD3. Sebab kata Doris, kisruh itu tidak terlepas dari peranan Partai Demokrat yang dipimpin SBY di DPR.

"Sebaiknya Jokowi-JK melakukan pemetaan untuk mengukur ulang dan melihat arah baru kekuatan parpol pendukung Prabowo-Hatta supaya bisa menentukan sikap bagaimana menghadapi mereka nantinya. Usai pilpres ini tidak akan terpisahkan dari persiapan Jokowi memulai pemerintahannya. Dengan catatan, sikap itu bukanlah untuk bagi-bagi kekuasaan semata," pungkasnya.(fas/jpnn)