Jokowi-JK Harus Lebih Garang Basmi Mafia Migas
jpnn.com - JAKARTA - Forum Sekretaris Jenderal partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) meminta pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih garang dalam memerangi dan membersihkan sektor minyak dan gas (Migas) dari para mafia.
Hal ini menjadi salah satu poin dalam pernyataan sikap Forum Sekjen mendukung kebijakan pemerintah menaikan harga BBM subsidi, yang ditanda tangani Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Nasdem Rio Capella, Sekjen Hanura Dossy Iskandar, Sekjen PPP Aunur Rofiq dan Sekjen PKPI Rully Sukarta.
"Kami mendorong pemerintah untuk lebih progresif dalam memerangi mafia migas dengan mengintegrasikan seluruh aparat pajak, penegak hukum dan bekerjasama dengan KPK, Kejaksaan dan PPATK serta Intelijen Negara," kata juru bicara Forum Sekjen KIH Hasto Kristiyanto, saat konferensi pers di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).
Forum meminta pemerintah melawan berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang merongrong kedaulatan ekonomi Indonesia. Sejalan dengan itu pemerintah juga harus melakukan efisiensi di sektor migas secara simultan dengan melakukan audit migas, termasuk Petral sebagai anak perusahaan Pertamina.
"Pemerintah harus secepatnya memerintahkan Pertamina menggunakan seluruh minyak mentah produksi nasional Indonesia untuk diolah oleh kilang-kilang dalam negeri. Larangan ekspor minyak mentah harus segera dijalankan," tegas Sekjen DPP PDIP itu. (fat/jpnn)
JAKARTA - Forum Sekretaris Jenderal partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) meminta pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih garang dalam memerangi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Menhut Raja Juli Antoni Gandeng PGI, Kolaborasi Kelola dan Jaga Hutan Indonesia
- Penebangan Pohon di Menteng Diduga Tanpa Izin Dinas Pertamanan
- Tanoto Foundation & Bappenas Berkolaborasi Meningkatkan Kompetensi Pegawai Pemda
- Bea Cukai & Polda Sumut Temukan 30 Kg Sabu-sabu di Sampan Nelayan, Begini Kronologinya
- Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers