Jokowi-JK Harus Tambah Daya Listrik 34 Ribu MW

JAKARTA - Kinerja energi dalam masa pemerintah Jokowi-JK 2015-2020 menjadi sorotan. Salah satunya, kinerja kelistrikan dalam lima tahun ke depan. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memproyeksikan Indonesia bakal membutuhkan tambahan daya listrik setidaknya 34 ribu mega watt (mw) untuk memenuhi pertumbuhan konsumsi Indonesia ke depan.
    
Direktur PT PLN Nur Pamudji menjelaskan, tambahan tersebut membutuhkan dana senilai USD 77 miliar. Dana tersebut dinilai bisa didatangkan dari berbagai sumber pinjaman luar negeri. Nantinya, pihak perusahaan akan mendiskusikan tersebut dengan Kementerian Keuangan.
    
"Dana sebesar itu sudah pasti harus dicari dari dana asing. Entah, pinjaman government to government, pinjaman dari lembaga multilateral, hingga pinjaman komersial. Tapi, dana sebesar itu sebenarnya bisa didapat. Hanya saja harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan karena mereka yang mengatur anggaran," ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (26/9).
    
Dari total tambahan tersebut, lanjut dia, PT PLN menargetkan untuk membangun pembangkit listrik sendiri dengan total daya 15 ribu mw atau 44 persen dari total kebutuhan. Sisanya, bakal dikonsesus kan untuk investor dan menjadi IPP (Independent Power Producer).

Komposisi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial PT PLN dalam lima tahun kedepan.
    
"Kalau memobilisir dana sebesar itu rasanya tidak bisa. Kami harus menyesuaikan dengan proyeksi keuangan lima tahun kedepan. Dari perhitungan itu, kami menemukan 15 ribu mw sebagai angka yang rasional. Nanti mungkin hanya naik atau turun sedikit saja," ungkapnya.
    
 Nur tak menampik, proyek IPP memang masih rawan gagal. Dari pengalamannya, hampir 50 persen proyek IPP Indonesia berakhir gagal. Terutama, untuk proyek pembangkit listrik dengan daya 100 mw per unit.

"Tidak semua proyek listrik swasta berminat daya tertentu. Kalau daya 1.000 mw atau 600 mw per unit banyak yang berminat dan pasti terjamin. Tapi kalau di bawah 100 mw per unit, proyeknya rawan sekali," terangnya.
    
Karena itu, dia mengharapkan dorongan pemerintah untuk menjamin kelangsungan proyek listrik. Pasalnya, persoalan pembangkit tenaga listrik melibatkan banyak instansi negara. Mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah harus terlibat dalam memastikan lancar pembangunan.
    
"Dalam membangun pembangkit listrik ada unsur penyediaan tanah. Itu pasti melibatkan pemerintah daerah, kementerian kehutanan, hingga badan pertanahan nasional. Kalau PLN sendiri tidak mungkin. Kami butuh dirijen yang harusnya dilakukan presiden atau menko (menteri perekonomian, Red)," terangnya. (bil)