Jokowi-JK Sejak Awal tak Puas dengan Kabinet Kerja

jpnn.com - JAKARTA - Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengaku tidak heran jika kinerja Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritisi banyak orang. Pasalnya, pembentukan kabinet yang berisi 34 menteri dan 4 pejabat setingkat itu terlalu dipengaruhi kompromi politik.
"Kabinet yang sekarang, menurut saya sudah terlalu dikungkung oleh kompromi politik. Jadi janji Jokowi-JK dengan istilah kabinet ramping, profesional, itu hangus oleh kompromi politik," kata Budiarto dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/6).
Budiarto mengatakan, peran Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menyusun kabinet yang ada sekarang sebenarnya sangat minim. Menurutnya, partai-partai politik pendukung Jokowi-JK lah yang lebih banyak menentukan jatah kursi menteri.
Dia bahkan mengklaim mengetahui secara langsung bahwa Jokowi dan JK sebenarnya tidak puas dengan susunan Kabinet Kerja. "Saya wawancara, dua-duanya (Jokowi-JK) tidak puas atau kurang puas dengan kabinet sekarang ini," ungkap Budiarto.
Meski begitu, dia pesimis bakal ada perbaikan kualitas kabinet dalam waktu dekat. Pasalnya, duet pemimpin negeri itu belum memperlihatkan tanda-tanda bakal meninggalkan kompromi politik.
"Kompromi politik itu lebih banyak diucapkan Pak JK. Kalau presiden itu lebih ke lihat dulu deh (kinerjanya). Jadi kalau mau diganti kelihatannya menteri-menteri yang sudah jadi jatah partai gak akan pergi ke partai lain," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengaku tidak heran jika kinerja Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritisi banyak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tim SAR Masih Cari Wisatawan yang Terseret Ombak di Parangtritis
- Dirut Jasa Raharja Minta Pemudik Tetap Utamakan Keselamatan
- Wartawan Tewas di Kamar Hotel, Polisi Temukan Sejumlah Obat
- Ajudan Kapolri Ancam Tempeleng Satu per Satu Kepala Jurnalis
- Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi
- Waka MPR Dukung Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan Ditingkatkan