Jokowi-JK Tawarkan Perumahan Buruh di Kawasan Indsutri

"Sebenarnya kebanyakan dispute atau masalah yang muncul antara buruh dan pengusaha terjadi bukan di dalam hubungan kerja. Misalnya, dalam hal efisiensi, logistik, transportasi, dan lain-lain. Tapi, masalah itu kemudian berpengaruh pada pekerjaan.

Ketua Aliansi Rakyat Merdeka (ARM) ini menilai justru peran negara lebih dibutuhkan dalam konteks tersebut. Misalnya, dengan memperbaiki infrastruktur jalan, memperepat proses kepabeanan, dan memperbaiki sarana transportasi dan pemukiman. Semua itu akan berpengaruh besar pada perbaikan kesejahteraan buruh sekaligus mendukung dunia usaha.

"Jadi, ada peran pemerintah di sini dan tidak hanya mengandalkan pebisnis untuk memperbaiki kesejahteraan buruh. Perbaikan infrastruktur selalu memiliki multiplier effect, termasuk pada kehidupan buruh yang lebih baik," tandas Jumhur.

Program tersebut, dalam pandangan Jumhur tertuang lebih jelas dalam "Revolusi Mental" dan Visi-Misi Jokowi-JK. Senada dengan Alex, Jumhur menilai peran pemerintah tidak lagi dibatasi dalam konteks tripartit hubungan industrial. Keterlibatan pemerintah melalui APBN-APBD akan berbuah manis pada kesejahteraan buruh dan iklim investasi, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. (awa/jpnn)