Jokowi-JK Tidak Perlu Wantimpres

JAKARTA - Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan baru kian dipertanyakan, apakah tetap perlu ada atau dihapuskan saja. Selaku presiden terpilih, Jokowi pun dianggap memberikan sinyal akan menghapus lembaga non kementrian itu. Wacana ini pun disambut pro dan kontra.
    
Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia Ari Junaedi, merunut dari sejarah, pengalaman di zaman Seoharto, kehadiran Dewan Pertimbangan Agung (DPA) ternyata hanya dijadikan asesoris politik belaka.

Demikian juga di masa pemerintahan SBY, Watimpres pun tidak dimaksimalkan. Akibatnya salah satu mantan  anggota Watimpres Adnan Buyung Nasution kerap "berseberangan" dengan SBY karena suara Watimpres dianggap "angin lalu".
    
Dia pun mengutarakan keberadaan DPA atau Watimpres memang tidak diberdayakan di era masing-masing presiden sehingga perlu tidaknya lembaga serupa di masa Jokowi-JK diserahkan kepada presiden-wakil presiden terpilih.
    
"Jika memang Jokowi-JK membutuhkan saran, solusi atau nasehat dari tokoh-tokoh senior  maka Jokowi-JK masih membutuhkan Wantimpres. Namun jika alasan penghematan anggaran, tanpa ada Wantimpres pun Jokowi masih bisa meminta saran dari para tokoh-tokoh senior. Tokoh-tokoh senior seperti Sidharto Danusubroto, Solihin GP, Wiranto, Luhut Panjaitan, Sutiyoso, Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie pasti akan dengan senang hati memberikan saran untuk Jokowi,"ungkap Ari Junaedi, kepada INDOPOS (Grup JPNN), di Jakarta, kemarin (19/9).
    
Menurut pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini, perlu-tidaknya keberadaan Wantimpres kini dikembalikan kepada "user" dalam hal ini Jokowi-JK.

"Jangan sampai keberadaan Wantimpres hanya jadi pajangan atau malah tidak dimanfaatkan sama sekali. Melikuidasi keberadaan Wantimpres harus melakui kajian mendalam dan semoga sudah dibahas di kajian rumah transisi," jelas Ari Junaedi yang juga dosen S2 Universitas Diponegoro (Undip) ini. (dli)