Jokowi: Kalau Sampai Ada Penyelewengan, Tahu Sendiri!
jpnn.com - JPNN.com--Presiden Joko Widodo mengatakan akan meminta informasi lengkap terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan terkait pembelian helikopter AW 101 (Agusta Westland) oleh TNI Angkatan Udara.
Dulu pembelian pesawat itu sempat tidak disetujuinya. Namun, belakangan beredar kabar TNI AU tetap membelinya.
"Saya nanti akan tanyakan ke Kemenhan karena ini urusannya dari Kementerian Pertahanan. Yang jelas satu saja, kalau ada penyelewengan tahu sendiri," tegas Presiden usai meresmikan pos lintas batas negara Motaain di Desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, (28/12).
Dia juga menegaskan kembali keinginan pemerintah memajukan industri pertahanan dalam negeri.
Menurutnya, bila industri pertahanan dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan akan alutsista Indonesia, maka pemerintah akan memprioritaskan hal tersebut.
"Sejak awal kalau dalam negeri bisa, ya dalam negeri. Kalau tidak, dari luar pun juga harus ada hitungannya, ada kalkulasinya," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu.
Sebelumnya, saat memimpin langsung rapat terbatas mengenai pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Kantor Presiden, pada Rabu, 20 Juli 2016, Presiden mengarahkan agar pembelian alutsista dari industri pertahanan asing harus disertai dengan transfer teknologi pada industri pertahanan nasional.
Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen semata dan mampu mandiri dalam bidang pertahanan di kemudian hari.
JPNN.com--Presiden Joko Widodo mengatakan akan meminta informasi lengkap terlebih dahulu dari Kementerian Pertahanan terkait pembelian helikopter
- Honorer Calon PPPK 2024 Dinyatakan MS Disanggah OPD, Ada yang TMS karena Hal Sepele, duh!
- Gandeng PPATK, Kejagung Telusuri Transaksi Aset Eks Pejabat MA Zarof Ricar
- Kasus Timah Harvey Moeis, Ahli Sebut Harta Sitaan Bisa Dikembalikan, Asal...
- Melalui MSPP, Kementan Menjabarkan Strategi Pemasaran Komoditas Hortikultura Era Digital
- Beragam Penyebab Honorer Gagal Administrasi PPPK 2024, Niko: Sepele
- 2 Masalah Tak Terduga PPPK 2024, Salah Satunya soal Penyisipan