Jokowi: Kebijakan Satu Peta Bisa Selesaikan Konflik Lahan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian kebijakan satu peta.

Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas kabinet yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran menteri Kabinet Kerja, di Kantor Presiden, Senin (5/2).

Percepatan perlu dilakukan karena pembangunan infrastruktur yang menjadi program kerja pemerintah, erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

Untuk itu kebijakan satu peta penting agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar.

"Saya ingin mendengar laporan pelaksanaan implementasi di lapangan terkait wilayah mana saja yang sudah berhasil dibuatkan satu peta dan yang belum. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta ini," tegas Jokowi.

Dia mengingatkan bahwa kebijakan ini merupakan hal yang krusial untuk segera diimplementasikan.

Perbedaan data dan referensi geospasial selama ini dinilainya sering kali membuat proses penentuan kebijakan strategis menjadi sulit.

"Tumpang tindihnya peta dan perizinan justru menimbulkan konflik dan mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga menghambat laju perekonomian di daerah. Seperti informasi yang saya terima, di pulau Kalimantan terdapat lebih kurang empat juta hektare kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan," tutur suami Iriana tersebut.