Jokowi: Kebijakan Satu Peta Bisa Selesaikan Konflik Lahan

Bila kebijakan ini segera dituntaskan, mantan gubernur DKI Jakarta itu meyakini mampu menyelesaikan beragam persoalan agraria yang sering muncul di lapangan.

Termasuk, mempercepat penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air.

Pulau Kalimantan sendiri pada 2016 silam telah menjadi fokus dalam kebijakan satu peta.

Adapun pada 2017 kemarin, Jokowi meminta agar fokus perhatian diberikan kepada Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.

"Sedangkan pada tahun 2018 ini kita akan fokus untuk menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa, sehingga tahun 2019 kebijakan satu peta bisa selesai secara keseluruhan," tegasnya.

Di sisi lain, Presiden meminta permasalahan yang saat ini masih ada di lapangan harus segera diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemetaan.

Salah satunya ialah terkait dengan hak ulayat dan batas-batas desa.

"Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa. Sehingga peta tunggal yang dihasilkan akan bisa memberikan kepastian dan bisa dijadikan pegangan kita bersama," tambah Jokowi.(fat/jpnn)