Jokowi Khawatir Libur Panjang Oktober Jadi Titik Penyebaran Covid-19
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar memperhatikan libur panjang akhir Oktober 2020. Sebab, pria yang akrab disapa Jokowi itu tak ingin libur panjang itu menjadi titik penyebaran virus Covid-19.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 Saat Libur Panjang Akhir Oktober 2020 melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
"Kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada satu setengah bulan yang lalu, mungkin setelah itu terjadi kenaikan yang yang agak tinggi. Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid," kata Jokowi.
Jokowi mengingatkan data per Minggu (18/10) kemarin, rata-rata kasus aktif di Indonesia 17,69 persen. Angka itu lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 ini.
"Ini bagus sekali. Kita 17,69, dunia 22,54. Kemudian dibandingkan bulan yang lalu rata-rata kematian di Indonesia juga menurun dari 3,94 menjadi 3,45 persen," kata Jokowi.
Jokowi juga melihat angka rata-rata kesembuhan Indonesia membaik. Angka rata-rata kesembuhan di Indonesia 78,84 persen, lebih baik dari kesembuhan dunia 74,67 persen.
"Saya kira hal-hal seperti ini yang terus harus kita perbaiki sehingga kita harapkan tren kasus di Indonesia akan semakin membaik," jelas Jokowi. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar memperhatikan libur panjang akhir Oktober 2020. Sebab, angka pertumbuhan Covid-19, kesembuhan, hingga kematian sudah cukup baik.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi