Jokowi-Kiai Ma'ruf dan Daya Saing Indonesia

Dalam setiap pemerintahan, reformasi birokrasi selalu menjadi tema utama. Tidak terkecuali pada periode kedua Jokowi. Ia pun telah berjanji akan memangkas prosedur yang panjang. Utamanya untuk investasi demi penciptaan lapangan kerja. 

Namun, hal itu tidak bisa sebatas omongan semata. Perlu langkah konkret hingga ke level pemerintah daerah. Seperti diketahui, rumitnya birokrasi masih menjadi keluhan investor baik dari dalam maupun luar negeri. 

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dalam berinvestasi selalu ada uang pelicin di hampir semua sektor, termasuk infrastruktur. Salah satu bukti adalah rangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK.

Modusnya selalu serupa, yaitu pihak swasta memberikan sejumlah uang kepada pihak pemerintah. Ke depan, praktik-praktik semacam itu harus diberantas. 

Selain menggunakan pendekatan hukum, pemerintahan Jokowi juga dapat memakai pendekatan dari sisi fiskal.

Caranya adalah dengan memberikan bonus berupa peningkatan dana alokasi umum maupun dana alokasi khusus kepada daerah-daerah yang terbukti mampu mendatangkan investasi dalam jumlah tertentu.

Insentif juga dapat diberikan kepada pejabat terkait, misalnya lewat kenaikan pangkat atau jabatan. Insentif-insentif itu didukung dengan penegakan hukum yang solid, diharapkan dapat memangkas rantai birokrasi yang panjang. 

Pada akhirnya, semua pihak berharap perekonomian indonesia di era kedua Jokowi, jauh lebih baik dibandingkan periode yang pertama. Peningkatan daya saing hanyalah salah satu jalan demi mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi.