Jokowi Larang Ekspor CPO, Kapolri Jenderal Listyo: Kami Memonitor Sesuai Perintah Bapak Presiden 

Jokowi Larang Ekspor CPO, Kapolri Jenderal Listyo: Kami Memonitor Sesuai Perintah Bapak Presiden 
Ilustrasi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri terus menerus melakukan pengawasan di lapangan soal implementasi kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor minyak goreng dan CPO. Foto: Divisi Humas Mabes Polri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri terus mengawal implementasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang ekspor minyak goreng dan crude palm oil (CPO).

“Kami memonitor pelaksanaan kebijakan larangan ekspor sebagaimana perintah Bapak Presiden,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/5).

Kapolri Jenderal Listyo memastikan Polri terus menerus melakukan pemantauan ke produsen maupun pasar  guna memastikan ketersediaan stok nasional, serta pengendalian harga minyak goreng jenis curah. 

“Diharapkan implementasi kebijakan pak presiden tersebut bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap minyak goreng dengan harga penjualan yang diharapkan," ungkapnya. 

Mantan Kabareskrim Polri itu menambahkan berdasar data dan temuan di lapangan dari dua minggu dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan CPO, itu harga maupun stok migor di pasaran sampai saat ini masih sangat fluktuatif dan bervariasi. 

"Polri akan terus melakukan pengawasan dan pengecekan di lapangan terhadap proses realisasi produksi dan distribusi minyak goreng curah oleh perusahaan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut jenderal bintang empat ini mengingatkan produsen hingga distributor benar-benar menerapkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, demi kepentingan masyarakat Indonesia. 

Mantan Kapolda Banten itu memastikan pihak kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas kepada pihak-pihak yang tidak menghormati maupun menjalankan keputusan dari Pemerintah Indonesia terkait minyak goreng. 

Kapolri Jenderal Listyo menegaskan Polri memonitor implementasi kebijakan pelarangan ekspor CPO sebagaimana perintah Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News