Jokowi Larang Kabinet Bicara 3 Periode, Masyarakat Jangan Cepat Puas
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama menyatakan masyarakat tetap harus kritis meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, apa pun masih bisa terjadi di dalam politik.
"Masyarakat jangan cepat puas dengan pernyataan-pernyataan presiden tentang jangan bicarakan lagi penundaan pemilu atau amendemen," kata Virdika dalam diskusi daring bertajuk 'Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?' pada Jumat (8/4).
Dia menyebutkan paling tidak masyarakat terus melawan dengan menyuarakan kontra narasi penundaan pemilu.
Tak hanya itu, dia berpendapat jika Presiden Jokowi kembali menjabat, itu akan semakin mengentalkan polarisasi di tengah masyarakat.
"Paling tidak (masyarakat) menyiapkan diri kalau memang kemudian harus melakukan katakanlah demonstrasi," ucapnya.
Virdika juga mengingatkan bahwa gagasan penundaan pemilu atau tiga periode ini akan menjadi catatan buruk bagi rezim yang sedang berkuasa.
"Di tengah instabilitas ekonomi, gelombang demonstrasi makin besar ini juga akan meruntuhkan ekonomi di era Jokowi," pungkasnya.(mcr8/jpnn)
Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama meminta masyarakat tetap waspada wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Korup, PBNU: Apakah Lembaganya Kredibel?
- Jokowi Absen Pertemuan Eks Gubernur Jakarta, PDIP: Malu Namanya Masuk Daftar OCCRP
- Sugeng Budiono Apresiasi Kritik Haidar Alwi Terhadap Survei OCCRP
- Akademisi Nilai Daftar Tokoh Terkorup OCCRP Tidak Jelas Ukurannya
- Palang Rel
- Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan