Jokowi Larang Menteri ke DPR, Preseden Buruk Hidup Bernegara

jpnn.com - JAKARTA - Larangan Presiden Joko Widodo terhadap para menterinya untuk menghadiri undangan rapat-rapat di DPR mulai disikapi santai oleh anggota dewan meski sikap presiden dinilai preseden buruk ketatanegaraan. Bahkan, mereka juga sudah tidak berminat memaksa para pembantu presiden untuk datang.

"Kami di DPR santai saja dan tidak akan memaksa-maksa para menteri itu sampai mereka hadir sendiri di DPR. Karena saat ini pun jadwal kami sudah cukup padat dengan mitra-mitra kerja nonpemerintah lainnya dan persiapan reses 6 Desember mendatang," kata Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di DPR, Selasa (25/11).

Politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama pemerintah atau para menteri akan datang sendiri ke DPR terutama untuk membahas dan meminta persetujuan penggunaan anggaran hasil pengurangan subsidi BBM sebesar Rp120 triliun melalui mekanisme APBNP 2015.

Menurutnya tanpa persetujuan DPR, pemakaian dana penghematan BBM itu adalah pidana dan pelanggaran Undang-undang. Bahkan, Bamsoet minta KPK dan BPK memelototi penggunaan anggaran pemerintah tersebut.

"Kami meminta KPK dan BPK melototi penggunaan anggaran itu karena ada potensi dana penghematan BBM itu akan dialihkan untuk berbagai macam proyek," tegasnya.

Sekretaris Fraksi partai Golkar itu menambahkan sesuai undang-undang, presiden dan pemerintahannya pasti akan membutuhkan DPR terutama dalam hal persetujuan pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri. Termasuk permohonan penyertaan modal pemerintah pada BUMN, dan persetujuan anggaran lainya.

"Jadi, pertanyaan pentingnya adalah, siapa-sesungguhnya yang butuh DPR? Jangan dibalik balik," pungkas Wakil Bendahara Umum DPP partai berlambang beringin itu. (fat/jpnn)