Jokowi Larang Menteri Keluar Kota Pekan Ini, Ada Apa Nih Pak?

jpnn.com - JAKARTA—Saat ini beredar kabar di lingkungan Istana Kepresidenan bahwa Presiden Joko Widodo melarang para menterinya keluar kota. Hanya untuk pekan ini. Bisik-bisik di luar sana menyebut itu dilakukan karena Jokowi, sapaan Presiden akan mengumumkan reshuffle pekan ini.
Namun, ini dibantah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Menurutnya, Presiden hanya akan menggelar rapat seperti biasa dengan para menteri Kabinet Kerja.
“Memang ada rencana pada minggu ini kami akan ada sidang kabinet paripurna dan seperti biasa Pak Presiden mengharapkan semua menteri hadir,” ujar Pratikno.
Pratikno tidak memerinci topik yang akan dirapatkan Kabinet Kerja sampai para menteri dilarang keluar kota. Dia membantah sidang kabinet itu bukan untuk evaluasi kinerja menteri. Melainkan hanya agenda rapat seperti biasa.
Menteri yang juga termasuk dekat dengan Jokowi itu juga membantah sampai mengeluarkan surat edaran khusus demi melarang para menteri keluar kota pekan ini.
“Biasa aja ini. Sangat biasa dilakukan kalau enggak gitu kan enggak lengkap nanti. Sidkap paripurna kan sifatnya umum membahas isu-isu,” tegas Pratikno.
Sementara itu isu reshuffle Kabinet Kerja terus berembus kencang selama beberapa pekan terakhir ini. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sekitar Jokowi yang bisa memastikan hal itu. Semua menunggu keputusan resmi dari Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. (flo/jpnn)
JAKARTA—Saat ini beredar kabar di lingkungan Istana Kepresidenan bahwa Presiden Joko Widodo melarang para menterinya keluar kota. Hanya untuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mediator dari DPC Peradi Jakbar Diharapkan Bisa Mendamaikan Perkara Perdata
- Pejabat Pemkab Sumedang jadi Direktur di Kementerian PKP, Wabup Fajar Ucap Syukur
- Apa Itu Danantara yang Baru Diluncurkan Presiden Prabowo? Simak Penjelasannya di Sini
- DPR: Sikap Kapolri Menanggapi Lagu 'Bayar Bayar Bayar' Harus Diteladani Anggota Polisi
- Lemkapi Dukung Kapolri Libatkan Band Punk Sukatani sebagai Duta Polri
- DPRD DKI Tak Mempersoalkan Kenaikan Tarif PAM Jaya, Asalkan