Jokowi Larang Menteri Menjawab Media dengan No Comment
![Jokowi Larang Menteri Menjawab Media dengan No Comment](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20150217_094748/094748_92759_jokowi_facebook.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar antar kementerian tidak saling tabrak.
"Presiden Jokowi memberikan pesan agar peraturan menteri yang dikeluarkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Menteri dilarang mengeluarkan peraturan sendiri. Cocok terhadap kementerian A, tapi dampaknya terhadap kementerian lain kurang cocok," terang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, di situs Setkab, Selasa (17/2).
Selain itu, sejumlah hal juga dibahas dalam rapat yang berlangsung santai di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2) malam. Antara lain, percepatan pengangkatan para pejabat eselon I untuk segera mengelola dan menyerap anggaran APBN 2015, juga soal menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 7 % rata-rata selama 5 tahun.
"Presiden juga meminta para menteri untuk membangun komunikasi yang baik dengan media, dan hindari (memberikan) jawaban no comment," tandas Menko kelahiran Aceh, 23 September 1953 ini. (adk/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ketua Fraksi PKS Serukan Negara di Dunia Bersatu Mewujudkan Kemerdekaan Palestina
- APHRF 2024, Bersinergi Menekan Bahaya Penggunaan Tembakau
- DKPP Pecat Hasyim, Komisi II Segera Gelar Rapat Mengangkat Komisioner KPU Baru
- Muhammadiyah: Judi Online Rusak Perekonomian dan Mental Bangsa
- Keterangan Saksi Fakta Bikin Kubu Pegi Setiawan Optimistis Menang Praperadilan
- Usut Kasus Korupsi Investasi Taspen, KPK Panggil 2 Petinggi Sinarmas Sekuritas