Jokowi Larang Menteri Menjawab Media dengan No Comment
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar antar kementerian tidak saling tabrak.
"Presiden Jokowi memberikan pesan agar peraturan menteri yang dikeluarkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Menteri dilarang mengeluarkan peraturan sendiri. Cocok terhadap kementerian A, tapi dampaknya terhadap kementerian lain kurang cocok," terang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, di situs Setkab, Selasa (17/2).
Selain itu, sejumlah hal juga dibahas dalam rapat yang berlangsung santai di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2) malam. Antara lain, percepatan pengangkatan para pejabat eselon I untuk segera mengelola dan menyerap anggaran APBN 2015, juga soal menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 7 % rata-rata selama 5 tahun.
"Presiden juga meminta para menteri untuk membangun komunikasi yang baik dengan media, dan hindari (memberikan) jawaban no comment," tandas Menko kelahiran Aceh, 23 September 1953 ini. (adk/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penyidik Temukan Ratusan Amplop di Rumah Istri Muda Kadisnakertrans Sumsel, Jumlahnya Capai Sebegini
- Honorer Sowan ke Istana, Ada Jalan Terang untuk R2 & TMS PPPK Tahap 1
- Menko AHY: Tol Semarang-Demak Pakai 7,3 Juta Bambu untuk Mengatasi Kemacetan & Rob
- Guntur PDIP Heran KPK Ingkari Janjinya Sendiri, Padahal Warga Banyak Laporkan Jokowi
- Kepala Disnakertrans Sumsel Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Izin K3
- Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Pimpinan MPR: Tetap Waspada