Jokowi Larang Menteri Menjawab Media dengan No Comment

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar antar kementerian tidak saling tabrak.
"Presiden Jokowi memberikan pesan agar peraturan menteri yang dikeluarkan harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Menteri dilarang mengeluarkan peraturan sendiri. Cocok terhadap kementerian A, tapi dampaknya terhadap kementerian lain kurang cocok," terang Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, di situs Setkab, Selasa (17/2).
Selain itu, sejumlah hal juga dibahas dalam rapat yang berlangsung santai di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/2) malam. Antara lain, percepatan pengangkatan para pejabat eselon I untuk segera mengelola dan menyerap anggaran APBN 2015, juga soal menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 7 % rata-rata selama 5 tahun.
"Presiden juga meminta para menteri untuk membangun komunikasi yang baik dengan media, dan hindari (memberikan) jawaban no comment," tandas Menko kelahiran Aceh, 23 September 1953 ini. (adk/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menterinya tidak mengeluarkan peraturan ataupun surat edaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Begini Tanggapan Wamenaker Soal Ramai Demo Mitra Grab
- Kunker ke Kalteng, Menhut Ungkap Pesan Prabowo Terkait Revitalisasi Usaha Kehutanan
- Ismahi Gelar Diskusi Publik Tentang Dominus Litis Dalam RUU KUHAP
- Danone Aqua Berkomitmen Implementasikan Permen LH Soal Pembayaran Jasa Lingkungan
- Menteri Hanif Faisol Keluarkan Aturan Pembayaran Jasa Lingkungan
- Ridwan Kamil Melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim