Jokowi Larang TNI/Polri Impor Kapal

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia harus membeli kapal buatan industri galangan kapal dalam negeri, bukan lagi impor. Instruksi ini disampaikannya untuk jajaran TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian BUMN.
“Jangan ada lagi yang beli kapal ke luar. Dan ingin saya mendorong agar industri-industri galangan kapal, industri-industri kita ini mau bekerjasama dengan investor," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (29/6).
Menurut Jokowi, hal itu untuk mempercepat langkah Indonesia untuk mengekspor produk dalam negeri. Bukan hanya menggarap pasar domestik.
Presiden Jokowi mengatakan, permintaannya ini adalah tindaklanjut dari kunjungannya ke Batam beberapa waktu lalu. Di mana diketahui ada 105 industri galangan kapal berada di wilayah itu.
“Minggu yang lalu saya datang ke Batam dan sudah bertemu dengan gubernur, dan pelaku industri galangan kapal. Terbuka mata saya bahwa ternyata sekarang kita memiliki kurang lebih 250 industri galangan kapal, yang ada di Batam kurang lebih 105,” kata Jokowi.
Presiden Jokowi melihat ada potensi industri ini dikembangkan lebih lanjut di dalam negeri. Karena bisa memproduksi berbagai jenis kapal.
“Yang saya lihat di sana produksi kapal besar sebesar 17.500 GWT itu mampu dikerjakan. Baik berupa kapal tanker, kargo, kapal penumpang, feri, dan semua mampu dikerjakan,” tandasnya.(flo/jpnn)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia harus membeli kapal buatan industri galangan kapal dalam negeri, bukan lagi impor. Instruksi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tanggapi Kisruh Grup Musik Sukatani, DPR: Kapolda Tidak Bisa Lepas Tanggung Jawab
- Kapolri Jenderal Listyo Tegaskan TNI-Polri tetap Solid Pascainsiden di Mapolres Tarakan
- Wamen Viva Yoga Ajak Perguruan Tinggi Berkolaborasi Membangun Kawasan Transmigrasi
- Komisi V DPR: Langkah Kemendes Pecat Pendamping Desa karena Maju Caleg Tidak Berdasar
- Ketum PP Japto Soerjosoemarno Penuhi Panggilan Penyidik KPK
- Soedeson Tandra DPR Sikapi Aksi Penyerangan Oknum TNI ke Polres Tarakan, Simak