Jokowi: Laut Harus Jadi Pusat Pembangunan Ekonomi APEC
jpnn.com, DA NANG - Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa laut harus menjadi pusat pembangunan ekonomi bagi anggota APEC.Pasalnya, letak geografisnya yang berada di Samudera Pasifik, samudera terluas di dunia.
Hal ini disampaikan Jokowi -sapaan Presiden- saat berbicara dalam retreat sesi II Pertemuan ke-25 Pemimpin Ekonomi APEC bertajuk ”New Drivers for Regional Trade, Investment, and Connectivity” di Intercontinental Peninsula Resort, Da Nang, Vietnam, Sabtu (11/11).
“Laut kita harus menjadi pusat pembangunan ekonomi melalui investasi infrastruktur laut, kegiatan ekonomi berbasis kelautan, integrasi dan pengamanan jaringan transportasi laut, dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan,” kata Jokowi.
Karena itu, katanya, Indonesia mendorong pengarusutamaan isu-isu kelautan di APEC, termasuk dalam memerangi IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) fishing, mengatasi sampah plastik di laut, dan membangun sektor kelautan dan perikanan.
“Dalam tiga tahun terakhir, saya memberi perhatian khusus untuk percepat pembangunan infrastruktur laut guna menghubungkan kepulauan Indonesia termasuk 24 pelabuhan strategis,” ungkap mantan wali kota Surakarta itu.
Jokowi menambahkan, konsep tol laut yang ada di Indonesia bertujuan untuk membentuk konektivitas pelabuhan besar dan kecil untuk mempersingkat waktu singgah dan pengiriman.
“Juga akan meningkatkan kapasitas pelabuhan, menghubungkan daerah tertinggal terdepan dan terluar, serta menurunkan disparitas harga,” jelas Jokowi.
Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong investasi APEC di bidang infrastruktur dan penguatan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan produktivitas ekonomi kelautan.(fat/jpnn)
Laut kita harus menjadi pusat pembangunan ekonomi melalui investasi infrastruktur laut, kegiatan ekonomi berbasis kelautan.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi