Jokowi Libatkan PPATK Pilih Kapolri, Budi Terganjal Rekening Gendut?

jpnn.com - JAKARTA - Seiring dengan mencuatnya kabar pergantian Kapolri Jenderal Sutarman, pemilik rekening gendut para perwira tinggi Polri kembali menguat. Publik berharap agar para calon Kaplori pemilik rekening gendut untuk dipertimbangkan dipilih.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan perwira yang terindikasi memiliki rekening gendut perlu diwaspadai. Menurutnya, pemilik rekening gendut ini bisa memiliki banyak modal muluskan niatnya menjadi Kapolri. [Lihat: Jangan Sampai Pemilik Rekening Gendut Jadi Kapolri]

Salah satu kandidat kuat yang bakal menggantikan Sutarman adalah Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang kini menjabat kepala Lembaga Pendidikan Polri. Namun sebelumnya, nama Budi Gunawan dikaitkan dengan rekening gendut dengan dugaan transkasi yang jumlahnya besar. Terhadap kabar ini, Budi sudah membantahnya dan mengatakan bahwa tudingan itu tidak benar.

Oleh anggota Komisi III DPR,  Aboe Bakar Al-Habsyi dan Ruhut Sitompul, Budi dianggap layak menjadi pemimpin baru korps Bhayangkara. Kedua legislator ini berasalah, Budi memahami birokrasi dan bisa melakukan reformasi di Polri serta menjadi pengayom masyarakat. [Lihat: Budi Gunawan Dianggap Layak Gantikan Sutarman]

Sementara itu, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto mengatakan dalam upaya mencari Kapolri yang bersih, Presiden Jokowi diminta melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses pemilihan Kapolri.

Pentingnya keterlibatan KPK dan PPATK menurut Hari karena hingga saat ini Polri belum menuntaskan dugaan kepemilikan rekening gendut sejumlah perwira Polri yang digadang-gadang menjadi pengganti Sutarman. [Lihat: Jokowi Diminta Libatkan KPK dan PPATK dalam Pemilihan Kapolri]

"Presiden sebaiknya libatkan KPK dan PPATK dalam proses pemilihan Kapolri pengganti Kapolri, Jenderal Polisi Sutarman untuk mengantisipasi agar dugaan kepemilikan rekening gendut nantinya tidak menyandera Kapolri terpilih," kata Hari Purwanto dalam rilisnya.

Menurut Hari, pelibatan PPTK dan KPK tentu diharapkan publik seperti permintaan SDR, sama ketika Jokowi menyeleksi calon menterinya yang akan dipilih dalam memperkuat pemerintahannya. (awa/jpnn)