Jokowi Luncurkan Bansos Tunai, HNW: Bagus, Tetapi Mengapa Anggarannya Berkurang Rp 27 Triliun?

Ia mencontohkan pada tahun 2020 misalnya, ada 92 Kab/Kota yang belum melakukan updating data sama sekali, 319 kabupaten/kota baru melakukan updating di bawah 50%, dan hanya 103 yang melakukan updating di atas 50% sejak 2015. BPK bahkan menemukan hanya 29 Kota/Kabupaten yang tertib melakukan updating, dan yang terbaru di Jember (3/1) ditemukan ratusan PNS dan 3.783 warga yang telah meninggal justru ikut terima Bansos.

“Selain masalah data yang simpang-siur, masalah pemotongan bansos juga jangan sampai terulang lagi, karena banyak laporan di lapangan ada yang mendatangi rakyat mengatasnamakan pihak tertentu dan memberlakukan pemotongan sesudah diserahterimakan oleh Pemerintah.

Modus sejenis itu yang mengakibatkan Mensos Juliari ditangkap KPK. Oleh karena itu Presiden Jokowi penting untuk tidak cukup hanya menyampaikan “Jangan Ada Pemotongan”, tetapi harus diawasi betul. Sebab sudah terjadi Mensos tidak memotong, tapi rekanan yang memotong dan memberikan fee kepada Menteri.

Karenanya Mensos yang baru juga harus fokus melakukan pengawasan dan pengawalan agar korupsi tidak terulang kembali, agar Rakyat korban covid-19 benar-benar dapat merasakan hadirnya Negara. Dan supaya terjadi pengawalan dan pengawasan yang komprehensif, rakyat agar berani menolak dan melaporkan bila ada yang lakukan pemotongan dengan dalih apapun.

Kemensos juga harus mempersiapkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh Publik. Agar anggaran bantuan sosial tunai itu benar-benar membantu Rakyat terdampak covid-19, dan agar korupsi dana bansos tidak terulang lagi,” tegasnya.(jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?