Jokowi Mantu di Solo, Milad Pemuda Muhamamdiyah Urung Dihadiri Menteri
jpnn.com - JAKARTA - Pemuda Muhammadiyah hari ini menggelar hari kelahiran atau milad yang ke-83, Rabu (10/6). Acara itu digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Ketua Panitia Pelaksana Milad Pemuda Muhammadiyah, Adi Agus Yanto, mestinya malam puncak acara itu dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja. Bahkan hingga siang tadi ada beberapa menteri yang menanyakan dresscode atau jenis pakaian yang mesti digunakan untuk acara milad Pemuda Muhammadiyah.
"Tapi karena menteri mendadak dipanggil ke Solo oleh Presiden Joko Widodo, maka mereka membatalkan untuk datang ke milad Pemuda Muhammadiyah," kata Agus.
Sedianya, lanjut Agus, dalam acara puncak milad Pemuda Muhammadiyah itu juga ada penandatanganan nota kesepahaman tentang bela negara dengan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. "Tapi karena Menhan ke Solo, maka MoU ditunda," ungkapnya.
Meski demikian Agus menegaskan bahwa hal itu tak mengurangi greget perayaan milad Pemuda Muhamamdiyah. Terlebih. perayaan milad kali ini cukup istimewa karena bida digelar di ruang paripurna MPR RI di kompleks parlemen.
"Harapan kita, Milad Pemuda Muhammadiyah lima tahun mendatang bisa diselenggarakan di Istana Negara. Tentunya setelah Abang kita, Zulkifli Hasan jadi Presiden RI," kata Agus.
Hadir dalam acara itu antara lain Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan para wakilnya, hakim konstitusi Patrialias Akbar, serta sejumlah anggota Fraksi PAN di DPR RI.(fas/jpnn)
JAKARTA - Pemuda Muhammadiyah hari ini menggelar hari kelahiran atau milad yang ke-83, Rabu (10/6). Acara itu digelar di kompleks parlemen, Senayan,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Anggap Muslim di Indonesia Paling Beruntung, Kepala BPIP Sebut Setiap WNI Terlahir jadi Capres
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan
- Polda Papua Pecat 26 Polisi Selama 2024, Salah Satunya Sudah Bergabung dengan KKB
- Situs Megalitik Gunung Padang Diusulkan Jadi Warisan Dunia UNESCO
- Polri Moncer di 2024, Edi: Tetap Dibutuhkan Pengawasan yang Kuat
- Istana Tegaskan Belanja Kebutuhan Sehari-hari di Warung & Supermarket Tak Kena PPN 12 Persen