jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin perlu mendalami seluruh perjanjian dan kesepakatan internasional yang sedang dijalankan oleh kementerian dan lembaga demi menjamin sinergi kebijakan luar negeri Indonesia. .

"Pemerintah perlu mengembangkan diplomasi total Republik Indonesia dengan melibatkan kementerian dan lembaga di tingkat nasional, serta dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, serta kalangan profesional, dan masyarakat umum," ujar pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu (20/10).

Menurut Rezasyah, Jokowi-Ma'ruf harus mendorong upaya pencapaian seluruh tujuan Piagam ASEAN dengan menempatkan Indonesia sebagai pelaku utama. Dia ingin Indonesia menjadi aktor yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kepemimpinan ASEAN dalam berbagai kerja sama regional.

"Indonesia juga harus mendukung terwujudnya perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea, sesuai kerangka Zone of Peace Freedom and Neutrality (Zopfan), yang seluruh prosesnya mengikuti mekanisme yang dibenarkan oleh hukum internasional," ujar dia.

Selanjutnya, kata Rezasyah, pemerintah RI juga harus mengoptimalkan kerja sama Indonesia dalam kerangka ASEAN, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Asia–Europe Meeting??????? (ASEM), guna menyikapi dampak perang dagang, yang berpotensi mengganggu tata ekonomi dunia.

"Indonesia juga harus berperan aktif dalam berbagai misi perdamaian sesuai mekanisme PBB, demi terwujudnya perdamaian yang abadi di berbagai wilayah konflik dan wilayah yang berpotensi konflik," ucap Rezasyah.

Selain itu, menurut dia, Jokowi-Ma'ruf juga harus menyegerakan kesepakatan bilateral, regional, dan internasional untuk memberikan kewenangan Indonesia dalam mengoperasikan Flight Information Region (FIR) secara benar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"Indonesia pun perlu bekerjasama dengan seluruh anggota PBB guna mewujudkan reformasi Dewan Keamanan PBB, sehingga mampu bekerja secara lebih baik, adil, dan demokratis," katanya. (ant/dil/jpnn)