Jokowi Masih Sempat Bagi-Bagi Sertifikat Tanah di Natuna

jpnn.com, NATUNA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menyempatkan diri membagikan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dalam kunjungan kerjanya, Rabu (8/1).

Dalam sambutannya pada acara yang berlangsung di Kantor Bupati Natuna itu, Presiden ketujuh RI tersebut kembali menegaskan bahwa daerah adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kenapa hari ini saya ingin menyerahkan sertifikat ini? Supaya kita tahu semuanya bahwa Natuna ini adalah tanah air Indonesia. Sehingga tanda bukti hak hukum atas tanah, atas lahan, yang berupa sertifikat ini diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna," kata Jokowi dikutip dari siaran pers BPMI Setpres.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan bahwa Kepulauan Natuna merupakan bagian dari Kabupaten Natuna yang termasuk wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Daerah itu memiliki penduduk sekitar 81 ribu jiwa dan ada perangkat pemerintahannya. Hal itu membuktikan bahwa secara de facto maupun de jure, Natuna adalah Indonesia.

"Jadi simbol ini, simbol pemberian sertifikat ini adalah menunjukkan bahwa lahan tanah itu telah dipegang oleh masyarakat di Natuna sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," tegasnya.

Di Kabupaten Natuna ada 41 ribu bidang tanah yang seharusnya sudah bersertifikat. Namun, hingga saat ini berdasarkan laporan yang diterima dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, baru 26 ribu bidang saja yang bersertifikat.

"Artinya masih ada 14-15 ribu sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat. Artinya bapak ibu adalah salah satu yang beruntung karena sudah pegang yang namanya sertifikat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," tambahnya.

Dalam acara itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra. (fat/jpnn)