Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup, Inas: Tuduhan OCCRP Tanpa Bukti

Inas mengatakan voting ala OCCRP dalam menominasikan seorang tokoh terkorup mungkin hanya dilihat sebagai cara untuk menilai tingkat korupsi berdasarkan laporan daring dan investigasi jurnalistik semata, tetapi hal ini tidak dapat menggantikan kebutuhan proses hukum yang adil.

Tuduhan korupsi seperti yang dilakukan oleh OCCRP kepada Jokowi, kata dia, tidak melalui investigasi jurnalistik yang tepat untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati dan keadilan ditegakkan, melainkan hanya melalui google form dan e-mail semata untuk kemudian di voting.

"Jadi, sangat mengherankan apabila OCCRP tidak mengindahkan pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB," ujar Inas.

Dia menyebut bahwa menuding seseorang tanpa bukti yang kuat dapat merusak reputasi, menimbulkan ketidakadilan, dan menciptakan ketidakpercayaan dalam institusi hukum.

Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas proses hukum dan memastikan bahwa semua tuduhan ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku secara hukum universal.

Inas berpendapat proses penilaian terhadap korupsi dengan cara voting seperti yang dilakukan oleh OCCRP, sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong transparansi. Namun, hal itu tidak dapat menggantikan kedudukan hukum yang formal dan adil, bahkan dapat menjadikan fitnah.

Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB menegaskan hak setiap orang untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan yang independen dan adil.

"Oleh karena itu, meskipun penilaian yang dilakukan oleh lembaga seperti OCCRP dapat memberikan wawasan, namun sangat penting bahwa tuduhan korupsi tetap mengikuti dasar-dasar hukum universal yang ketat agar hak-hak individu dihormati," kata Inas.(fat/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: