Jokowi Masuk Daftar Pemimpin Korup versi OCCRP, BCW Desak KPK Lakukan Penyelidikan

2. Paul Radu adalah salah satu pendiri OCCRP sekaligus kepala inovasi organisasi. Dia memimpin proyek investigasi OCCRP, merencanakan perluasan wilayah, dan mengembangkan strategi serta teknologi baru untuk mengungkap kejahatan terorganisasi dan korupsi lintas-batas.

3. Alia Ibrahim adalah salah satu pendiri dan CEO Daraj, platform media digital independen. Dia pernah menjadi koresponden senior di Al Arabiya News Channel yang memberikan laporan dari Tunisia, Yaman, Libya, Mesir, Bahrain, Turki, Suriah, dan Irak.

4. Anas Aremeyaw Anas merupakan jurnalis investigasi dan pengacara asal Ghana. Dia menjadi dikenal karena mengungkap kasus korupsi dan pelanggaran HAM secara diam-diam. Bertindak secara anonim, karya pendiri WAJSIC dan Tigereye Foundation itu telah mendorong reformasi hingga mendapat pengakuan global.

5. Susan Hawley adalah pakar antikorupsi yang telah meneliti dan mengampanyekan peran Inggris dalam memfasilitasi perang terhadap praktik korupsi global selama lebih dari 20 tahun. Peraih gelar doktor itu pendiri Spotlight on Corruption dan sebelumnya bekerja di Corruption Watch UK, The Corner House, dan Christian Aid untuk menangani masalah korupsi.

6. Louise Shelle adalah seorang penulis dan profesor di Schar School of Policy and Government di George Mason University. Dia juga pendiri dan direktur eksekutif Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) di kampus tersebut.

Putu Wirata menegaskan nominasi versi OCCRP itu adalah penilaian korupsi berdasarkan persepsi masyarakat dan berbeda dengan pembuktian hukum melalui pengadilan. Karenanya, terbuka luas bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk melakukan klarifikasi dan bantahan.

“’Sangat baik untuk literasi dan komunikasi dengan masyarakat, di tengah narasi-narasi yang berseliweran ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, membuka harta kekayaannya serta keluarga kepada publik, selain melaporkannya melalui LHKPN, sebagaimana mekanisme undang-undang. Bagi sosok seperti beliau, buka saja kepada publik, apa dan berapa harta kekayaannya agar masyarakat tahu, posisi harta sebelum menjadi presiden dan sesudah purnatugas sebagai presiden,” ujar Putu Wirata.

Menurut Putu, KPK sebagai lembaga penegak hukum, sudah waktunya melakukan penyelidikan secara transparan kepada sosok Joko Widodo untuk menindaklanjuti rilis versi OCCRP dan opini masyarakat terkait keluarga Joko Widodo maupun adanya laporan masyarakat.